KENDARI — Penanganan dugaan korupsi anggaran belanja makan dan minum (jamuan) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2022–2023 kembali menjadi sorotan. Sorotan muncul setelah informasi beredar bahwa sejumlah pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan, khususnya kontraktor dan penyedia jasa, disebut belum pernah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Sultra.
Keberadaan kontraktor dan penyedia jasa dinilai penting untuk mengungkap secara terang proses penggunaan anggaran, mulai dari mekanisme pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, penyediaan barang dan jasa, hingga proses pembayaran.
Mengapa Keterangan Penyedia Jasa Dianggap Krusial
Kontraktor dan penyedia jasa merupakan pihak yang secara langsung mengetahui proses pelaksanaan pekerjaan serta transaksi yang terjadi di lapangan. Keterangan mereka disebut dapat membantu penyidik mencocokkan data administrasi, dokumen pengadaan, bukti transaksi, serta realisasi penggunaan anggaran.
Pemerhati kebijakan publik, Chiko Atman, mempertanyakan apakah seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan anggaran telah dimintai klarifikasi. Menurutnya, jika ada penyedia atau kontraktor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan tersebut namun belum dimintai keterangan, hal itu menjadi pertanyaan publik.
"Jika memang ada pihak penyedia atau kontraktor yang memiliki hubungan langsung dengan kegiatan tersebut namun belum dimintai keterangan, tentu hal ini menjadi pertanyaan publik," ujar Chiko Atman.
Harapan Agar Penanganan Tak Setengah Hati
Chiko meminta penanganan perkara dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Ia menyoroti pentingnya memastikan tidak ada pihak yang menikmati uang rakyat tanpa tersentuh proses hukum, sekaligus tidak ada pihak yang dirugikan dalam permasalahan tersebut.
Ia juga menyebut komitmen Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Dr. Sugeng Riyanta, S.H., M.H., dalam memberantas korupsi di daerah itu. Menurut Chiko, sebagai warga negara pembayar pajak, masyarakat ikut mengawasi perkembangan kasus ini.
Pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan objektif dan tidak menyisakan pertanyaan di tengah masyarakat.
Kejati Sultra Belum Buka Suara
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi yang dikonfirmasi mengenai alasan apakah kontraktor dan penyedia jasa terkait telah atau belum dipanggil untuk dimintai keterangan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan.
Redaksi masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kejati Sultra dan pihak-pihak terkait untuk memperoleh penjelasan serta memastikan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi anggaran jamuan Pemprov Sultra tahun anggaran 2022–2023. Publik berharap Kejati Sultra membuka perkembangan penanganan perkara secara proporsional sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
