BUTON TENGAH — Pemerintah Kabupaten Buton Tengah menempuh jalur formal menuju UCCN, bukan sekadar wacana. Melalui Bappeda, pemkab menggelar FGD yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta komunitas Buton Tengah Creative (BTC).
FGD menghadirkan Dwinita Larasati bersama tim ICCN, yakni Rafiuddin Racil, Arlita Aristianingsih Jufra, dan Evie Sukma. Kehadiran mereka memberi masukan teknis soal standar pengajuan yang biasa dipakai kota-kota anggota UCCN.
Dokumen ini dirancang sebagai pedoman strategis sekaligus berkas pendukung pendaftaran ke UCCN. Cakupannya meliputi identifikasi ekosistem kreatif, penilaian tingkat kemapanan, hingga penyusunan rencana aksi prioritas.
Metodologi yang dipakai mengacu pada kerangka Analitik Lima Lapis. Lapis pertama memetakan profil aktor lewat statistik deskriptif lapangan dan pembagian peran heksaheliks.
Lapis kedua menelusuri rantai nilai dari kreasi hingga konservasi. Lapis ketiga mengukur kemapanan ekosistem berbasis indeks kota kreatif, lalu lapis keempat menganalisis kesenjangan terhadap kriteria UCCN, termasuk pemetaan bukti untuk bidang Kriya dan Seni Rakyat.
Lapis terakhir menyintesis strategi lewat matriks rencana aksi, penetapan indikator kinerja utama, dan penentuan prioritas investasi. Proses penelitiannya memakai empat pendekatan: partisipatoris bersama enam unsur heksaheliks, metode campuran lewat FGD dan survei kuantitatif, pendekatan kewilayahan yang memperhitungkan karakter kepulauan, serta sinkronisasi kebijakan dengan kapasitas APBD.
Dwinita menilai kriya tenun Buton Tengah punya bukti kuat untuk diajukan. Ia juga melihat peluang pada komoditas maritim seperti lobster, kerang, dan ikan teri yang mencerminkan kekayaan daerah kepulauan.
"Dari waktu yang sangat singkat ini, saya sudah melihat bahwa memang tenunnya sudah jelas terbukti. Lalu ada komoditas lain yang sebenarnya layak untuk dikembangkan, tetapi belum kelihatan," ujar Dwinita di Kantor Bupati Buton Tengah setelah kegiatan.
Ia menyoroti tantangan keseimbangan antara pengembangan industri dan perlindungan sumber daya alam. Potensi ekonomi kreatif, menurutnya, bisa tergerus aktivitas industri yang tidak berkelanjutan.
"Buton Tengah ini kan salah satu kepulauan yang memang sangat produktif," tambahnya.
Dwinita menempatkan hubungan antara pemerintah, komunitas, dan pelaku usaha sebagai modal sosial yang jarang dimiliki daerah lain. Ekonomi kreatif, katanya, tidak berhenti pada produk, tetapi harus menghasilkan nilai tambah berbasis kekayaan intelektual budaya.
"Karena ketika pemerintahnya dengan komunitas dan dengan pengusahanya bisa ngobrol sebebas ini, seharusnya itu bisa menjadi sesuatu kesepakatan atau membentuk konsensus yang bisa menjadi tujuan bersama," katanya.
"Buton Tengah masih kaya soal itu, dan itu yang sebenarnya menjadi peluang untuk bisa dieksplorasi lebih lanjut," lanjutnya.
Kepala Bappeda Buton Tengah Laode Nursamsu menyebut peta jalan ini menentukan arah sektor ekonomi kreatif untuk lima tahun ke depan. Dokumen tersebut akan menjadi landasan penyempurnaan RPJMD dan RKPD.
Pemkab juga mendorong keterlibatan lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, komunitas, pelaku ekonomi kreatif, hingga badan usaha milik daerah. Seluruh proses analisis berjalan bertahap, dari inventarisasi kebijakan sampai perumusan strategi menuju kota kreatif UNESCO.