RAHA — Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Sulawesi Tenggara mencatat capaian baru dalam pendampingan masyarakat pencari keadilan. Perkara yang menjerat Latif Raali bermula dari dakwaan pemalsuan surat dan penggunaan surat palsu oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa dijerat Pasal 392 Ayat (2) dan Pasal 391 Ayat (2) KUHP.
Sepanjang persidangan, tim penasihat hukum memeriksa setiap unsur dakwaan terhadap alat bukti yang diajukan. Majelis hakim menilai konstruksi dakwaan tidak cukup didukung pembuktian di ruang sidang.
Pertimbangan Hakim: Unsur Pidana Tidak Terbukti
Majelis Hakim PN Raha menyimpulkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Atas dasar itu, hakim menjatuhkan putusan bebas atau vrijspraak kepada terdakwa LR.
Ketua LBH HAMI Buton, Adv. Apri Awo, SH., CIL., CMLC., menyatakan pendampingan hukum terhadap LR berjalan sejak April 2026. Menurutnya, hasil persidangan menegaskan bahwa setiap perkara pidana harus diuji berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, bukan semata konstruksi dakwaan.
"Putusan bebas ini merupakan hasil dari proses pembuktian di persidangan. Ketika unsur-unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka hukum harus memberikan ruang bagi terdakwa untuk memperoleh putusan bebas," ujar Apri Awo.
Tim "Justice For LR" Apresiasi Majelis Hakim dan Jaksa
Ketua Tim Penasihat Hukum LBH HAMI Sultra, Adv. Hendra Jaka Mahmud, SH., yang juga menjabat Ketua LBH HAMI Muna, menyampaikan apresiasi kepada majelis hakim. Penghargaan serupa ia sampaikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha, keluarga terdakwa, dan seluruh jajaran LBH HAMI Sultra.
Hendra menyebut keberhasilan perkara tidak lahir secara instan. Tim bekerja disiplin dan konsisten sejak awal pendampingan hingga pembacaan putusan. Sejumlah advokat terlibat dalam penanganan perkara, yakni Adv. Harsoni, SH., Adv. Muhammad Adam, SH., Adv. Khuzaifah Ashobir, dan Adv. Apri Awo, SH., CIL., CMLC.
Langkah Lanjutan: Pengeluaran Terdakwa dari Rutan Raha
LBH HAMI Buton menyiapkan proses administratif untuk pengeluaran terdakwa dari Rutan Kelas IIB Raha. Langkah itu mengikuti ketentuan hukum setelah putusan memperoleh pelaksanaan sebagaimana mestinya.
Organisasi bantuan hukum tersebut juga menyatakan akan mempelajari seluruh pertimbangan putusan. Jika terdapat dasar cukup, LBH HAMI Sultra membuka opsi menempuh langkah hukum lanjutan untuk meminta pertanggungjawaban pihak-pihak tertentu terkait perkara tersebut.
Sinergi LBH HAMI Buton dan Muna untuk Pencari Keadilan
Adv. Harsoni, SH., menilai keberhasilan pendampingan LR membuktikan sinergi antarorganisasi bantuan hukum dan para advokat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat pencari keadilan. Kolaborasi itu melibatkan LBH HAMI Buton dan LBH HAMI Muna di bawah LBH HAMI Sultra.
"HUKUM BUKAN UNTUK MENGHUKUM SEMATA. HUKUM HARUS MENEGAKKAN KEADILAN, Justice For All — Equality Before The Law," tegas Adv. Harsoni, SH.
