2 dari 6 Anggota DPR Dapil Sultra Tanda Tangani Usulan HMP terhadap Gibran, Jaelani dan Bahtra Banong Ikut

Penulis: Naufal Aditama  •  Kamis, 12 November 2026 | 16:01:01 WIB
Jaelani dan Bahtra Banong tercatat sebagai dua dari enam anggota DPR Dapil Sultra yang menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat.

KENDARI — Jaelani tercatat sebagai satu dari 18 anggota Fraksi PKB yang menandatangani usulan HMP, sedangkan Bahtra Banong masuk dalam daftar 11 anggota Fraksi Gerindra. Keduanya berasal dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara dan namanya muncul dalam daftar 120 anggota DPR RI yang dipublikasikan Kumparan serta Tirto.

Empat anggota DPR RI lain dari Dapil Sultra tidak tercantum dalam daftar pengusul. Mereka adalah Ahmad Safei dari PDI Perjuangan, Ridwan Bae dari Golkar, Ali Mazi dari NasDem, dan Rusda Mahmud dari Demokrat.

PKS Penyumbang Terbanyak, Delapan Fraksi Ikut Mengusulkan

Para pengusul berasal dari delapan fraksi di DPR RI dan telah menyerahkan surat usulan kepada pimpinan parlemen. Fraksi PKS menjadi penyumbang terbanyak dengan 28 anggota, disusul NasDem dengan 19 anggota.

Fraksi PKB dan Demokrat masing-masing mengusulkan 18 anggota, lalu PDI Perjuangan dengan 14 anggota. Fraksi Golkar dan Gerindra masing-masing menyumbang 11 anggota, sedangkan PAN diwakili satu anggota.

Jumlah Pengusul Dihitung dari Surat yang Ditandatangani

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut jumlah pengusul dihitung berdasarkan surat yang telah ditandatangani masing-masing anggota. Penghitungan itu disampaikan setelah surat usulan diterima pimpinan parlemen di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

"Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusul, total yang mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," kata Saan.

Belum Berarti Gibran Diberhentikan

Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan. Pengajuan usulan itu belum berarti Gibran otomatis diberhentikan dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Prosesnya masih harus melalui tahapan dan mekanisme konstitusional yang berlaku. Daftar nama pengusul yang beredar menjadi rujukan awal sebelum parlemen menentukan langkah berikutnya.

Reporter: Naufal Aditama
Sumber: lajur.co This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top