KENDARI — Midul Makati, S.H., M.H., menyampaikan pandangan tersebut melalui keterangan pers yang dikirimkan kepada media, Jumat (30/10/2026). Praktisi hukum ini menyoroti pentingnya kritik sebagai instrumen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Kritik yang disampaikan Ridwan Bae terhadap Gubernur ASR dinilainya sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat. Midul menempatkan kritik sebagai kontrol publik yang semestinya diterima dengan lapang oleh penyelenggara pemerintahan.
Kritik sebagai Nutrisi Demokrasi dan Vitamin Pemerintahan
Midul menegaskan bahwa kritik tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Baginya, kritik berfungsi sebagai nutrisi demokrasi dan vitamin bagi jalannya pemerintahan daerah.
"Jangan melihat kritik sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Kritik adalah nutrisi demokrasi dan vitamin bagi pemerintahan. Pemerintah yang kuat bukanlah pemerintah yang bebas dari kritik, melainkan pemerintah yang mampu menerima, mengkaji, dan menindaklanjuti kritik secara bijaksana," tegas Midul Makati.
Ia menilai kritik dari tokoh politik, anggota legislatif, akademisi, hingga masyarakat sipil semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kepala daerah yang menolak kritik, lanjutnya, berisiko tampil sebagai pemimpin yang otoriter di mata warga.
Hubungan Legislatif dan Eksekutif Harus Tetap di Koridor Checks and Balances
Midul juga menyoroti relasi antara legislatif dan eksekutif yang harus tetap berada dalam koridor checks and balances. Fungsi pengawasan DPR RI maupun DPRD terhadap pemerintah disebutnya sebagai mekanisme konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
Pengawasan itu, menurut Midul, memastikan kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada rakyat. Ia menempatkan kritik sebagai bagian dari mekanisme tersebut, bukan sebagai gangguan terhadap stabilitas pemerintahan.
Gubernur ASR Diminta Jadikan Kritik Momentum Evaluasi Program
Midul berharap Gubernur ASR menjadikan setiap kritik sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap program pembangunan di Sulawesi Tenggara. Evaluasi itu mencakup kebijakan ekonomi daerah, investasi, pendidikan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat.
"Rakyat tidak membutuhkan pemerintahan yang hanya pandai membangun citra dan mempertahankan popularitas. Rakyat membutuhkan hasil nyata, kebijakan yang terukur, pembangunan yang berkeadilan, serta keberanian pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah," lanjutnya.
Ia juga meminta perbedaan pandangan politik antara Ridwan Bae dan Gubernur ASR tidak berkembang menjadi konflik personal maupun kepentingan kelompok. Substansi kritik, kata Midul, harus ditempatkan di atas ego politik dan kepentingan kekuasaan.
Kritik Harus Dijawab dengan Kinerja, Bukan Kemarahan
Pada bagian akhir keterangannya, Midul menekankan bahwa kritik semestinya dijawab dengan kinerja nyata. Pemerintah daerah diminta membuktikan kepemimpinannya melalui program yang dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Sulawesi Tenggara terlalu besar untuk dikorbankan karena ego politik Gubernur Andi Sumangerukka (ASR). Kritik harus dijawab dengan kinerja, bukan dengan kemarahan. Pemerintah harus membuktikan kepemimpinannya melalui kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," tutup Midul Makati.
