KENDARI — Anggaran pengadaan buku pada lima sekolah bersumber dari Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Tahun Anggaran 2025. Persoalan pertanggungjawabannya muncul setelah pihak sekolah tidak dapat menunjukkan sejumlah buku saat pemeriksaan fisik.
Pemeriksaan dilakukan auditor BPK bersama Inspektorat Kota Kendari. Akibat buku tidak dapat ditunjukkan, kesesuaian jumlah dan kondisi fisiknya dengan dokumen pertanggungjawaban tidak dapat diyakini.
Saemina menyampaikan tanggapan atas temuan pengadaan buku tersebut kepada Kendarikini.com pada Rabu (11/11/2026). Ia menyebut pengembalian dana telah dilakukan pihak sekolah.
“Mohon maaf kalau yang ini (Rp61.406.300,00) sekolah sudah mengembalikan,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari, Saemina, kepada Kendarikini.com, Rabu (11/11/2026).
Pernyataan pengembalian dana menjadi respons Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas temuan pemeriksaan. Adapun persoalan yang dicatat auditor menyangkut keberadaan buku serta kesesuaiannya dengan dokumen pertanggungjawaban pengadaan.
Dalam rekapitulasi BPK, SD Negeri 39 Kendari mencatat nilai pengadaan terbesar di antara lima sekolah yang masuk temuan. Urutan berikutnya adalah SD Negeri 30 Kendari.
Rincian nilai pengadaan pada masing-masing sekolah berdasarkan rekapitulasi BPK adalah:
Temuan pengadaan buku tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 25.A/T/LHP/DJPKN-VI.KDR/PPD.01/05/2026 tertanggal 22 Mei 2026. Pemeriksaan itu mencakup laporan keuangan Pemerintah Kota Kendari Tahun 2025.
BPK meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari meningkatkan pengawasan terhadap kepala sekolah. Pengawasan mencakup pelaporan dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban pengadaan barang.
Permintaan tersebut diarahkan untuk mencegah persoalan serupa terulang. Kesesuaian dokumen dengan jumlah serta kondisi fisik barang menjadi bagian yang dipersoalkan dalam pemeriksaan pengadaan buku di lima sekolah tersebut.