Kepala Lapas Kelas IIA Kendari Mukhtar memastikan tidak ada kamar hunian istimewa bagi warga binaan setelah melakukan inspeksi mendadak ke seluruh blok hunian. Pemeriksaan menyusul kondisi lapas yang kini dihuni 918 orang, jauh melampaui kapasitas ideal 378 orang.
KENDARI — Inspeksi mendadak dilakukan jajaran pejabat dan staf Lapas Kelas IIA Kendari dengan mengecek satu per satu kamar hunian. Mukhtar menyatakan pengecekan itu untuk memastikan seluruh warga binaan pemasyarakatan (WBP) memperoleh perlakuan setara tanpa diskriminasi, baik dari sisi fasilitas maupun pelayanan.
"Dua hari lalu kami melakukan pengecekan langsung bersama jajaran pejabat dan staf ke satu per satu kamar. Saya pastikan tidak ada kamar-kamar istimewa di dalam, semuanya sama," kata Mukhtar di Kendari, Kamis.
Napi Korupsi hingga Narkoba Diperlakukan Sama
Mukhtar menegaskan tidak ada fasilitas khusus yang diberikan kepada warga binaan tertentu di dalam blok hunian. Aturan yang diterapkan berlaku sama untuk semua penghuni, tanpa memandang jenis kasus yang menjerat mereka.
"Baik itu narapidana kasus tindak pidana korupsi, narkoba, maupun pidana umum, semuanya diperlakukan sama dan tidak ada yang diistimewakan. Kami terapkan aturan yang tegas untuk seluruh warga binaan," ujarnya.
Overkapasitas: 918 Penghuni di Ruang Ideal 378 Orang
Persoalan yang lebih pelik justru datang dari kepadatan hunian. Lapas Kelas IIA Kendari kini dihuni 918 warga binaan, sementara kapasitas idealnya hanya 378 orang.
Kondisi itu membuat penghuni satu kamar berhimpitan. Mukhtar menyebut penataan pembagian kamar menjadi pekerjaan rumah pihaknya agar setiap ruang terisi seimbang dan penghuni tetap nyaman menjalani masa pidana.
"Satu kamar itu berhimpitan karena jumlah penghuni cukup banyak. Tentu ini menjadi tugas buat kami bagaimana mengatur supaya warga binaan di setiap kamar bisa terbagi seimbang dan tetap nyaman," katanya.
15 Rumah Dinas Pegawai Butuh Renovasi Menyeluruh
Selain blok hunian, Mukhtar menyoroti kondisi 15 unit rumah dinas pegawai yang dibangun sejak 1999. Bangunan-bangunan itu kini membutuhkan renovasi menyeluruh, tetapi anggaran pemeliharaan dari pusat belum tersedia.
Keterbatasan itu membuat pegawai yang menempati rumah dinas memperbaiki sendiri bagian bangunan yang rusak agar tetap layak dihuni bersama keluarga.
"Untuk sementara hari ini belum ada anggaran rehabilitasi rumah dinas dari pusat. Pegawai yang menempati biasanya secara mandiri memperbaiki bagian bangunan yang rusak agar tetap bisa ditempati bersama keluarga," katanya.
Inspeksi blok hunian dan persoalan rumah dinas menjadi dua catatan yang disorot Lapas Kelas IIA Kendari. Penataan kamar hunian yang seimbang serta kepastian anggaran renovasi bakal menentukan kualitas pembinaan warga binaan dan kesejahteraan petugas di lapas tersebut.
