Kementerian ESDM menyiapkan skema PLTS komunal untuk melistriki desa-desa terisolasi di wilayah pegunungan dan kepulauan Sulawesi Tenggara yang sulit dijangkau jaringan listrik utama. Rasio elektrifikasi Sultra hingga triwulan II 2024 baru 93,55 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 99,84 persen, dengan Muna Barat, Kolaka Timur, dan Buton Selatan jadi area prioritas.
KENDARI — Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Ahmad Amiruddin menyatakan opsi PLTS komunal menjadi pilihan utama bagi kawasan yang memiliki keterbatasan geografis dan akses infrastruktur jalan. Program ini menyasar masyarakat yang masih kesulitan mendapat listrik, tetapi jalurnya tidak memungkinkan untuk penarikan jaringan PLN.
"Pilihan satu-satunya bagi kawasan terisolasi adalah melalui PLTS komunal. Program ini ditujukan untuk melistriki masyarakat yang masih mengalami keterbatasan akses listrik namun jalurnya tidak memungkinkan untuk penarikan jaringan PLN," kata Ahmad saat ditemui di Kendari, Jumat.
Tiga Kabupaten Jadi Prioritas Penanganan
Hingga triwulan II 2024, rasio elektrifikasi Sulawesi Tenggara tercatat 93,55 persen. Angka itu masih berada di bawah capaian nasional yang telah mencapai 99,84 persen.
Beberapa area yang masuk prioritas penanganan meliputi Kabupaten Muna Barat, Kolaka Timur, dan Buton Selatan. Ketiga wilayah tersebut dinilai memiliki kendala geografis yang membuat perluasan jaringan listrik konvensional sulit dilakukan.
Pemerintah Pusat Sinkronisasi Data Program Lisdes 2026
Untuk mengejar ketertinggalan, pemerintah pusat berkoordinasi dengan Pemprov Sultra serta pemerintah kabupaten dan kota. Koordinasi itu mencakup sinkronisasi data lokasi program Kelistrikan Desa (Lisdes) 2026.
Selain menyiapkan PLTS komunal, pemerintah tetap memprioritaskan skema perluasan jaringan (grid extension) bagi wilayah yang dekat dengan instalasi PLN. Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) juga disalurkan bagi rumah tangga kurang mampu.
Dukungan Pemda Diminta untuk Lahan dan Perizinan
Ahmad meminta dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan lahan lokasi pembangunan PLTS komunal. Penyelesaian perizinan dan akses infrastruktur pendukung juga menjadi syarat agar program berjalan sesuai jadwal.
Kepala Dinas ESDM Sultra Dewi menyatakan komitmennya mengawal pelaksanaan program listrik desa dari pemerintah pusat. Menurut dia, program itu harus berjalan terarah, berizin, dan tepat sasaran.
"Program listrik desa ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, yaitu tidak ada lagi program yang tidak terkoordinasi atau tidak berizin," jelasnya.
