SULAWESI TENGGARA — Bank Indonesia dan Bangko Sentral ng Pilipinas menandatangani nota kesepahaman kerja sama bilateral pada 13 November 2026 untuk memperdalam kolaborasi di bidang kebanksentralan. Kesepakatan itu mencakup kebijakan moneter, stabilitas keuangan, hingga keamanan siber dan keuangan syariah.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan Gubernur Bangko Sentral ng Pilipinas Eli M. Remolona, Jr. menandatangani nota kesepahaman tersebut secara langsung. Penandatanganan itu memperluas landasan kerja sama yang selama ini sudah berjalan lewat jalur bilateral maupun inisiatif regional kedua bank sentral.
MoU tersebut menyediakan kerangka kerja komprehensif untuk meningkatkan kolaborasi di berbagai bidang kebanksentralan. Cakupannya tidak hanya soal suku bunga, tetapi juga menyentuh sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi lintas batas.
Enam Bidang Kerja Sama yang Disepakati
Kedua bank sentral merinci sejumlah area prioritas dalam kesepakatan terbaru ini. Selain kebijakan moneter dan makroprudensial, BI dan BSP menyepakati penguatan stabilitas keuangan serta pengembangan sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi.
- Kebijakan moneter dan makroprudensial
- Stabilitas keuangan
- Sistem pembayaran dan penyelesaian transaksi
- Inovasi keuangan digital dan keamanan siber
- Keuangan berkelanjutan dan keuangan syariah
- Inklusi keuangan serta pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
Dua bidang terakhir menandai perluasan fokus kerja sama. Keuangan berkelanjutan dan keuangan syariah masuk sebagai agenda baru, sejalan dengan pertumbuhan instrumen keuangan hijau dan pasar keuangan syariah di kawasan ASEAN.
Mengapa Kerja Sama Ini Penting bagi Pelaku Pasar
Filipina merupakan salah satu mitra dagang dan tujuan pengiriman uang pekerja migran Indonesia. Koordinasi di sistem pembayaran berpotensi memangkas biaya transaksi lintas batas dan mempercepat penyelesaian pembayaran antarnegara.
Bagi pelaku bisnis, kesepakatan di ranah inovasi keuangan digital dan keamanan siber menjadi sinyal bahwa kedua otoritas akan menyelaraskan pengawasan atas layanan keuangan berbasis teknologi. Pengembang sistem pembayaran yang beroperasi di kedua negara perlu mencermati arah aturan turunan dari MoU tersebut.
Investor obligasi dan valuta asing juga berkepentingan pada klausul stabilitas keuangan. Koordinasi makroprudensial antara dua bank sentral biasanya menjadi kanal komunikasi ketika terjadi gejolak arus modal di kawasan.
Kelanjutan Kemitraan yang Sudah Berjalan
MoU ini dibangun di atas keterlibatan strategis yang telah terjalin lama antara BSP dan BI. Keduanya selama ini aktif dalam forum regional, termasuk pertemuan bank sentral ASEAN, untuk membahas isu moneter dan integrasi pembayaran kawasan.
Belum ada keterangan resmi soal jadwal implementasi teknis maupun pembentukan gugus tugas bersama pasca-penandatanganan. Rincian mekanisme kerja sama diperkirakan menyusul melalui perjanjian pelaksanaan di tingkat teknis.
Langkah BI memperluas jaringan kerja sama bilateral sejalan dengan upaya mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan. Filipina menjadi salah satu negara yang selama ini dijajaki untuk memperluas cakupan transaksi bilateral semacam itu.
