KENDARI — Empat kabupaten di Sulawesi Tenggara membawa agenda berbeda ke forum rakorda tersebut. Kolaka Timur menekankan perluasan jaringan internet dan pembangunan infrastruktur digital, khususnya di desa terpencil yang masih blankspot.
Buton mendorong proyek percontohan pengembangan desa pesisir terpadu melalui sinergi program antarkementerian. Sementara Muna mengusulkan integrasi data Prodeskel, SDGs Desa, dan data sektoral sebagai acuan perencanaan pembangunan.
Muna Minta Kejelasan Mekanisme Suara Ulang Pilkades
Selain soal data, Muna menyoroti mekanisme pemungutan suara ulang dalam penyelesaian sengketa Pilkades. Usulan ini muncul karena sengketa hasil pemilihan desa kerap berujung pada ketidakpastian prosedur di tingkat kabupaten.
Buton Selatan mengangkat isu berbeda: kepastian aturan turunan PP Nomor 16 Tahun 2026, terutama terkait teknis Pilkades 2027. Daerah itu juga mengharapkan regulasi pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai pedoman penyusunan Peraturan Bupati.
Kemendagri Minta Perencanaan Berbasis Kondisi Riil Desa
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Bernhard E. Rondonuwu menekankan pentingnya penggunaan data sesuai kondisi riil desa. Ia meminta perencanaan program mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kearifan lokal agar kebijakan tepat sasaran.
"Seluruh usulan daerah akan dihimpun sebagai bahan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait," kata Bernhard dalam forum tersebut.
Ia juga mendorong koordinasi antarkementerian untuk mencegah tumpang tindih program dan mengurangi beban administrasi pemerintah desa. Menurutnya, desa sering menerima program serupa dari beberapa kementerian sekaligus tanpa sinergi.
Usulan Jadi Masukan Kebijakan 2027
Hasil pembahasan rakorda akan menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan dan program nasional pemberdayaan masyarakat serta pemerintahan desa tahun 2027. Proses penghimpunan usulan dilakukan setelah forum 16–18 November 2026 selesai.
Bagi pemerintah kabupaten di Sultra, kepastian regulasi Pilkades 2027 menjadi pekerjaan rumah tersendiri. PP Nomor 16 Tahun 2026 sudah terbit, tetapi aturan teknis di tingkat daerah belum lengkap.