KENDARI — Kepala Kantor Bea Cukai Kendari Taufik Sapto Harsono menyatakan pemusnahan dilakukan sebagai tindak lanjut atas penindakan terhadap barang kena cukai ilegal yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Prosesnya digelar terbuka dan disaksikan sejumlah pemangku kepentingan.
Hasil tembakau ilegal dihancurkan menggunakan air, lalu ditimbun ke dalam lubang agar tidak dapat digunakan kembali. Sementara minuman mengandung etil alkohol dimusnahkan dengan cara dituang dan dirusak.
Pemusnahan simbolis di kantor Bea Cukai Kendari dilanjutkan di Tempat Pemrosesan Akhir Puuwatu, Kota Kendari. Kegiatan itu dihadiri unsur Kodim 1417/Kendari, Denpom XIV/3 Kendari, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Tenggara, Polresta Kendari, Lanal Kendari, KPKNL Kendari, serta jajaran Bea Cukai Kendari.
Wilayah Kolaka, Konawe, dan Baubau menjadi perhatian dalam pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal. Bea Cukai menemukan peredaran barang ilegal yang diduga masuk melalui sejumlah jalur distribusi dan pelabuhan di tiga wilayah itu.
Kondisi geografis Sulawesi Tenggara serta banyaknya pelabuhan tempat kapal bersandar disebut menjadi tantangan pengawasan. Barang ilegal memiliki sejumlah jalur pemasukan, baik dari Pulau Jawa secara langsung maupun transit di Makassar sebelum didistribusikan ke wilayah Sultra, termasuk Baubau.
"Karena banyak titik pemasukan dari Jawa, ada yang transit dari Makassar, ada juga yang dari Jawa langsung ke Baubau karena banyak sekali pelabuhan tempat bersandar kapal," kata Taufik.
Selain lewat jalur distribusi dan tempat penyimpanan, peredaran barang ilegal juga ditemukan melalui gudang, toko, pengecer, hingga jasa pengiriman barang.
Salah satu modus yang menjadi perhatian Bea Cukai adalah pengiriman melalui layanan cash on delivery dengan memanfaatkan jasa ekspedisi, termasuk J&T, menggunakan alamat penerima palsu. Penggunaan identitas atau alamat yang tidak sesuai menyulitkan petugas menelusuri asal barang dan mengidentifikasi penerimanya.
Modus itu membuat barang bisa dikirim langsung kepada pembeli, sementara informasi alamat yang digunakan tidak selalu memudahkan proses pelacakan. Jalur pengiriman lewat ekspedisi disebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengawasan.
Taufik menjelaskan sejumlah faktor yang mendorong peredaran barang kena cukai ilegal berdasarkan hasil pengawasan lapangan. Di antaranya tingginya tarif cukai, harga produk yang mahal, tidak dibayarkannya kewajiban cukai, serta proses produksi yang tidak terverifikasi sesuai ketentuan.
"Dari hasil penyelidikan lapangan Bea Cukai, yang menjadi faktor para pelaku itu karena tarif cukai sangat tinggi sehingga membuat harganya mahal. Selain itu, tidak adanya pembayaran bea cukai dan proses produksi yang tidak terverifikasi sesuai ketentuan," ujarnya.
Dari penanganan barang kena cukai ilegal hasil penindakan sepanjang 2025, empat perkara telah ditindaklanjuti melalui proses penyidikan dengan dukungan kepolisian dan kejaksaan. Dalam penanganan pelanggaran cukai, pelaku dapat menyelesaikan kewajiban melalui pembayaran sanksi administratif jika memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
Apabila persyaratan penyelesaian tidak dipenuhi, perkara dapat dilanjutkan ke proses penyidikan sesuai ketentuan hukum. Upaya penindakan itu menjadi bagian pengawasan untuk menekan peredaran barang ilegal sekaligus menjaga penerimaan negara dan menciptakan persaingan usaha yang sehat.
Taufik menegaskan pemberantasan barang kena cukai ilegal tidak dapat dilakukan Bea Cukai secara mandiri. Dukungan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat diperlukan untuk memperkuat pengawasan serta mempercepat penanganan informasi mengenai peredaran barang ilegal.
Ia mengimbau masyarakat memastikan produk hasil tembakau dan minuman yang dibeli telah memenuhi ketentuan cukai. Peran warga dalam melaporkan indikasi peredaran barang ilegal disebut mempercepat tindak lanjut di lapangan.