Bupati Konawe Bahas Inspeksi 14 Indikator SPPG dan Validasi Data 3B di Rakor MBG

Penulis: Lendra Saputra  •  Kamis, 29 Oktober 2026 | 05:16:01 WIB
Bupati Konawe Yusran Akbar menghadiri rapat koordinasi pembahasan inspeksi SPPG dan validasi data 3B.

KONAWE — Rapat koordinasi yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Gizi Nasional (BGN) itu menempatkan inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG sebagai agenda utama. Pemeriksaan mencakup 14 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga aspek: keamanan pangan, legalitas dan sumber daya manusia (SDM), serta kelayakan lahan dan keselamatan kerja.

Bupati Konawe Yusran Akbar hadir didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Ferdinand Sapan dan Kepala BPKAD Konawe Laode Muh. Adnan. Hasil penilaian SPPG akan menjadi dasar pemberian rekomendasi kelayakan operasional sekaligus mengidentifikasi langkah perbaikan bila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan.

14 Indikator Penilaian Kelayakan SPPG

Pemeriksaan SPPG tidak berhenti pada aspek dapur dan penyajian. Penilaian turut menyentuh legalitas usaha, kompetensi SDM, hingga keselamatan kerja di lokasi layanan.

Dari tiga aspek utama, pemerintah daerah diminta menuntaskan pemenuhan persyaratan perizinan SPPG. Rekomendasi kelayakan operasional menjadi pintu masuk sebelum layanan dapur dijalankan penuh.

MBG Sistem Prasmanan dan Kesiapan Sekolah

Penerapan MBG dengan sistem prasmanan menuntut kesiapan fasilitas sekolah, penugasan guru pendamping, dan pengawasan bertahap berbasis evaluasi berkala. Aspek mutu yang dinilai krusial meliputi keamanan pangan, suhu makanan, serta ketepatan waktu penyajian.

Pemerintah Kabupaten Konawe juga didorong memperkuat satuan tugas MBG dan memastikan ketersediaan pasokan protein hewani yang aman dan bermutu. Standar ini berlaku bagi seluruh penerima manfaat program.

Validasi Data 3B untuk Percepatan Penurunan Stunting

Validasi data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B) dibahas sebagai agenda mendesak dalam strategi percepatan penurunan angka stunting. Prosesnya menuntut keterlibatan perangkat daerah terkait, pemerintah desa, dan kader posyandu.

Keakuratan identitas, alamat, status sasaran, hingga akses layanan kesehatan menjadi fokus validasi. Pemerintah Kabupaten Konawe juga diminta memastikan keakuratan data pendidikan sebagai bagian dari penguatan lintas sektor.

Koordinasi ini diarahkan pada pemenuhan gizi berkelanjutan di Kabupaten Konawe. Dua sasaran yang dikejar: percepatan penurunan stunting dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Reporter: Lendra Saputra
Sumber: adiwarta.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top