SULAWESI TENGGARA — Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan Indonesia belum mengekspor listrik ke Singapura dalam waktu dekat karena kebutuhan domestik masih menjadi prioritas. Ia juga menegaskan kewenangan perizinan ekspor melekat di Kementerian ESDM, bukan di Badan Pengelola Investasi Danantara.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memegang kendali penuh atas setiap izin ekspor listrik lintas batas. Penegasan itu disampaikan Bahlil Lahadalia saat membuka Opening Ceremony Minerba Convex 2026 di Jiexpo Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Menurut Bahlil, pemerintah belum akan membuka keran ekspor listrik ke Singapura karena pasokan dalam negeri belum sepenuhnya terpenuhi. Ia bahkan meminta Danantara tidak menerima lobi dari pihak mana pun terkait rencana kerja sama tersebut.
"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik. Kita masih butuh listrik. Enggak ada (ekspor). Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada, izin itu ada di ESDM, bukan Danantara," kata Bahlil.
Bahlil menempatkan pemenuhan kebutuhan listrik nasional sebagai prioritas sebelum membicarakan ekspor energi ke negara lain. Kebijakan itu, katanya, menyangkut kedaulatan dan posisi Indonesia dalam hubungan antarnegara.
"Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya dahulukan, marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," tegasnya.
Pernyataan tersebut mempertegas sikap Kementerian ESDM yang tidak ingin rencana dagang listrik lintas batas berjalan sebelum kapasitas pembangkit dalam negeri mencukupi. Bahlil tidak merinci berapa defisit pasokan yang membuat ekspor ditahan.
Selain soal listrik, Bahlil meminta pengiriman sumber daya alam Indonesia ke luar negeri dilakukan langsung ke negara tujuan, tanpa melewati negara perantara. Ia menilai ketergantungan pada pihak ketiga melemahkan posisi tawar Indonesia dalam jalur perdagangan komoditas.
"Kita kirim langsung, tidak boleh lewat negara-negara perantara. Indonesia ini negara berdaulat. Bukan negara yang bisa diatur-atur oleh siapapun, enggak boleh," ucapnya.
Ia juga menyinggung prinsip kerja sama antarnegara yang harus saling menghormati. Menurut Bahlil, hubungan dagang tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak.
"Tapi kalau mereka agak kurang sayang, kita juga harus berikan kadar yang sama. Jangan cinta bertepuk sebelah tangan dong, enggak bagus," katanya.
Pernyataan Bahlil muncul di tengah mandat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Danantara. Prabowo menunjuk BPI Danantara untuk mengimplementasikan kerja sama perdagangan listrik lintas batas dengan Singapura, sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Negara, Senin (6/7).
"Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerja sama perdagangan listrik lintas batas, serta berbagai kegiatan di bidang perdagangan, energi, ekonomi digital, ekosistem digital, dan keamanan siber," ujar Prabowo kala itu.
Kesepakatan tersebut tercatat sebagai satu dari 26 capaian konkret dalam pertemuan kedua pemimpin. Rinciannya, 18 kesepakatan antarpemerintah dan delapan kesepakatan bisnis-ke-bisnis.
Selain energi, Indonesia dan Singapura membahas kolaborasi di bidang pangan, rantai pasok, pertahanan dan keamanan, serta pertanian. Kedua negara juga membicarakan persoalan global dan regional, termasuk penyelesaian sengketa melalui dialog dan diplomasi.
Bagi pengembang pembangkit dan trader listrik, sinyal dari Kementerian ESDM menutup ruang komersialisasi ekspor dalam waktu dekat. Setiap rencana penjualan listrik ke Singapura mesti melewati uji ketersediaan pasokan domestik lebih dulu.
Posisi Danantara pun menjadi terbatas pada ranah implementasi bisnis, bukan pemberian izin. Perbedaan kewenangan itu berpotensi memunculkan friksi jika lobi investor lintas batas tetap berjalan di jalur Danantara.
Pemerintah belum membeberkan tenggat kapan larangan ekspor listrik akan ditinjau ulang. Yang jelas, Bahlil menempatkan kecukupan pasokan dalam negeri sebagai syarat utama sebelum Indonesia kembali membahas dagang listrik lintas batas.