KENDARI — Ketua MPM UHO, Miftahul Khuda, menegaskan bahwa angka kerugian negara yang disebut Kepala Kejati Sultra Sugeng Riyanta harus punya dasar perhitungan yang bisa diuji publik. Menurut dia, konstruksi hukum perkara ini mesti kuat karena menyangkut nilai yang sangat besar. Organisasi mahasiswa itu meminta penyidik tidak menangani perkara secara setengah-setengah.
Dalam pernyataan resminya, MPM UHO menyampaikan apresiasi atas langkah Kejati Sultra yang berfokus pada pemulihan aset. Namun mereka menuntut pembuktian nyata atas taksiran kerugian yang disebut mencapai lebih dari Rp 200 miliar.
"Kami mengapresiasi kinerja Kejati Sultra yang berfokus pada pemulihan aset dengan mengamankan hampir 200 ribu metrik ton ore nikel ilegal tersebut. Namun, mengingat taksiran kerugian negara yang sangat fantastis, yakni di atas Rp200 miliar, publik Sultra menuntut pembuktian nyata," tegas Yuda dalam pernyataan resmi di Kendari, Sabtu (7/11/2026).
Tuntutan pertama menyangkut percepatan pemeriksaan ahli atas status, jumlah, dan kadar sesungguhnya ore nikel yang sudah diamankan. Hasil pemeriksaan itu dinilai penting untuk memastikan nilai barang bukti sekaligus memperkuat pembuktian di proses hukum.
Kedua, penyidik diminta menelusuri seluruh jalur penjualan ore nikel yang diduga lebih dulu dipasarkan secara ilegal. MPM UHO juga meminta identitas semua pihak yang diduga terlibat diungkap, termasuk oknum pejabat dan jaringan yang memanfaatkan dokumen pertambangan.
Tuntutan ketiga, pimpinan Kejati Sultra diminta rutin memberi kabar terbaru penanganan perkara kepada publik secara objektif dan proporsional. Keterbukaan dinilai penting agar tidak muncul anggapan adanya perlakuan berbeda dalam penanganan perkara tambang.
MPM UHO menilai transparansi menjaga kepercayaan publik pada proses penegakan hukum, terutama perkara pertambangan yang menyangkut kepentingan ekonomi berskala besar. Penyidikan, menurut mereka, harus memaparkan seluruh rangkaian peristiwa secara objektif.
Termasuk dugaan peran sejumlah pihak dalam penerbitan, pemakaian, atau pemanfaatan dokumen untuk melancarkan transaksi ore nikel yang dipersoalkan. MPM UHO juga menegaskan penyidikan harus mandiri dan bebas campur tangan pihak mana pun.
"Jangan sampai pengungkapan kasus hanya berhenti pada penyitaan barang bukti. Siapa yang mengatur, siapa yang memfasilitasi, ke mana ore nikel mengalir, dan siapa yang memperoleh keuntungan harus diungkap berdasarkan fakta hukum," menjadi penekanan sikap MPM UHO.
Kejati Sultra sudah mendalami aktivitas pertambangan PT BPS di Desa Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sejak Juni 2026. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Sultra beberapa kali menjalani pemeriksaan terkait aktivitas perusahaan itu.
Hasbullah, pejabat Dinas ESDM Sultra yang membidangi mineral dan batu bara, membenarkan pemeriksaan tersebut. Ia menyebut izin usaha pertambangan PT BPS sudah dicabut pemerintah pusat pada 2022, ketika urusan perizinan masih menjadi kewenangan pusat.
Pada bulan yang sama, penyidik melakukan penggeledahan dan menyita sejumlah dokumen. Di antaranya bukti transaksi Rp 2 miliar antara PT Wijaya Nikel Nusantara dan PT Mineral Niaga Jaya, beberapa faktur penjualan bijih nikel senilai miliaran rupiah, serta perjanjian jual beli kedua perusahaan.
Turur disita lima buku rekening Bank Mandiri beserta catatan transaksi keuangan periode 2021-2022 atas nama H. Tasman. Penyidik juga mengamankan puluhan dokumen teknis dan operasional, mulai dari perizinan, rencana kerja dan anggaran biaya, UKL-UPL, hingga izin terminal khusus lima perusahaan.
Kelima perusahaan itu yakni PT Gishan Raya Putra, PT Waja Inti Lestari, PT Mulia Makmur Perkasa, PT Tri Mitra Babarina, dan PT Babarina Putra Sulung. Ketua SMC, Aksan Setiawan, menyebut ada dugaan keterlibatan sejumlah pihak, dua di antaranya berinisial HL dan HT.