KENDARI — Jajaran manajemen PLN mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk membahas dukungan hukum bagi proyek-proyek kelistrikan. Pertemuan itu melibatkan sejumlah general manager dari unit PLN di Sulawesi dan Sulselrabar. Kepala Kejati Sultra Sugeng Riyanta menerima langsung rombongan tersebut.
General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk dari sisi hukum, agar setiap tahapan pekerjaan dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
"Dalam melaksanakan pembangunan, PLN tidak hanya berfokus pada penyelesaian pekerjaan secara fisik, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai aturan," katanya.
Pendampingan Hukum hingga Pengadaan Tanah Jadi Fokus Audiensi
Ada sejumlah hal yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Mulai dari kebutuhan pendampingan hukum, pengadaan tanah, perizinan, pengelolaan aset, hingga upaya mengantisipasi persoalan yang berpotensi memengaruhi kelancaran pembangunan.
PLN menilai sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara penting untuk memberi penguatan dari aspek hukum. Dengan begitu, berbagai tantangan yang dihadapi dapat ditangani dengan tepat dan pembangunan dapat berjalan sesuai target.
Kejati Minta Koordinasi Sejak Awal Cegah Masalah Hukum
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Sugeng Riyanta, menekankan pentingnya koordinasi sejak awal untuk mencegah munculnya persoalan hukum dalam pelaksanaan pembangunan. Menurutnya, setiap kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat perlu dilaksanakan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan tentu memiliki peran penting dalam mendukung kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan daerah. Namun, setiap prosesnya harus tetap berjalan sesuai ketentuan hukum," terangnya.
Melalui koordinasi yang baik, berbagai potensi persoalan dapat diantisipasi lebih awal. Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat memberikan dukungan hukum sesuai tugas dan kewenangannya.
PLN Janji Transparansi di Setiap Tahapan Proyek
PLN berkomitmen menjalankan pembangunan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola perusahaan yang baik. Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara diharapkan mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur kelistrikan yang andal dan berkelanjutan.
Dampaknya diharapkan dirasakan langsung oleh masyarakat Sulawesi Tenggara, sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Proyek kelistrikan yang berjalan tanpa hambatan hukum menjadi kunci pasokan listrik yang stabil di wilayah ini.
