KENDARI — Rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memutuskan status tanggap darurat bencana berlaku efektif setelah banjir besar melanda ibu kota Sulawesi Tenggara itu dalam sepekan terakhir. Curah hujan tinggi yang terus mengguyur sejak pekan lalu menyebabkan genangan di sedikitnya 15 titik.
Data sementara pemerintah kota mencatat 3.517 jiwa terdampak. Sebanyak 797 unit rumah warga terendam. Sekitar 100 hektare sawah siap panen terancam gagal panen.
Mengungsi di Tengah Genangan
Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menegaskan kondisi saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai banjir musiman biasa. Luasnya dampak dan banjir yang terus berulang menuntut respons cepat lintas sektor.
“Dengan melihat kondisi wilayah Kota Kendari saat ini, kita menetapkan status tanggap darurat bencana. Ini harus dibarengi langkah nyata dan koordinasi yang lebih kuat,” ujarnya dalam rapat.
Ia bersama jajaran Forkopimda telah meninjau sejumlah titik banjir, termasuk kawasan bantaran Kali Wanggu yang menjadi salah satu wilayah terparah. Posisi geografis Kendari sebagai daerah hilir membuat kota ini rentan menerima limpasan air dari wilayah sekitar.
“Kendari ini muara dari beberapa kabupaten. Hujan sedikit saja sudah banjir, apalagi hujan beberapa hari berturut-turut seperti sekarang,” bebernya.
Normalisasi Mulai Tunjukkan Hasil
Wakil Wali Kota Kendari Sudirman mengungkapkan sejumlah upaya normalisasi sungai yang dilakukan sebelumnya mulai menunjukkan efek positif. Pengerukan dan penanganan sedimentasi menggunakan ekskavator amfibi di Kali Korumba hingga Lorong Lasolo membuat beberapa titik langganan banjir justru tidak terendam.
“Daerah yang sudah dilakukan penanganan ternyata dampaknya sangat terasa. Di beberapa titik yang biasanya parah justru kemarin tidak banjir,” urainya.
Meski demikian, ia mengingatkan penanganan pascabanjir menjadi pekerjaan mendesak berikutnya. Membersihkan rumah warga dari lumpur dan material sisa banjir perlu dilakukan segera setelah air surut.
Siaga Sejak 6 Mei, Status Dinaikkan
Kepala Pelaksana BPBD Kota Kendari Cornelius Padang menjelaskan pemerintah sebenarnya telah menetapkan status siaga bencana sejak 6 Mei 2026 setelah menerima peringatan dini cuaca ekstrem dari BMKG. Namun dalam empat hari terakhir, intensitas hujan yang tinggi membuat kondisi di lapangan berkembang cepat.
“Karena dampaknya luas, kami mengusulkan agar status ditingkatkan menjadi tanggap darurat,” kata Cornelius.
BPBD bersama tim gabungan terus melakukan penanganan darurat. Mulai dari evakuasi warga, distribusi bantuan logistik, hingga pembersihan material banjir di kawasan terdampak.
Siska menegaskan penanganan banjir tidak boleh terhambat oleh persoalan kewenangan antarinstansi. “Masyarakat tidak mau tahu ini kewenangan balai, provinsi, atau pusat. Yang mereka lihat adalah pemerintah hadir atau tidak saat banjir terjadi,” paparnya.
