JAKARTA — Lima agenda ekonomi penting dirilis pemerintah pada Kamis (11/6), mencakup penataan program pangan, optimalisasi energi, hingga klarifikasi soal pasokan listrik nasional. Rangkaian kebijakan ini menjadi perhatian utama bagi publik dan pelaku usaha di tengah dinamika ekonomi global.
Penataan Ulang MBG: Target Satu Bulan dan Titik 3T Membengkak
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk menata ulang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam waktu satu bulan. “Perlu waktu penataan, ya. 1 bulan. 1 bulan penataan,” ujar Zulhas dalam acara Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta, Kamis.
Ia mengungkapkan, jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) membengkak drastis. Dari data awal 2.000 titik, kini tercatat 8.617 titik yang harus dilayani. Hal ini menjadi salah satu faktor perlunya penataan ulang agar distribusi lebih efektif.
Menteri Keuangan Buka Suara soal Pemangkasan Anggaran MBG
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi adanya rencana pengurangan anggaran program MBG. Namun, ia belum bersedia merinci besaran pemangkasan yang akan dilakukan. “Saya sudah menerima kabar mengenai rencana tersebut,” kata Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis. Ia menambahkan, keputusan akhir akan menyesuaikan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian ESDM Bantah Stok Batu Bara Menipis
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah keras isu pemadaman listrik bergilir di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) akibat menipisnya stok batu bara. “Tidak ada batu bara menipis,” tegas Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Kamis. Pernyataan ini sekaligus meredam spekulasi yang berkembang di publik terkait gangguan pasokan energi.
Indonesia Gencar Cari Minyak Alternatif dari Afrika
Untuk mengantisipasi gejolak energi nasional akibat ketegangan di Selat Hormuz, Indonesia terus mengoptimalkan sumber minyak alternatif dari Benua Afrika. Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno mengungkapkan kerja sama aktif dengan sejumlah negara. “Kita sekarang banyak bekerja sama dengan Aljazair, Nigeria, Angola; banyak negara Afrika,” kata Havas usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Langkah ini dinilai strategis untuk diversifikasi pasokan minyak mentah dan mengurangi ketergantungan pada jalur pelayaran yang rawan konflik.
Dampak Kebijakan bagi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Rangkaian kebijakan ini berdampak langsung pada stabilitas harga pangan dan energi di tingkat nasional. Penataan MBG diharapkan memperbaiki distribusi gizi di daerah terpencil, sementara optimalisasi impor minyak dari Afrika bertujuan menjaga harga BBM tetap terkendali. Pemerintah juga memastikan pasokan listrik di wilayah Jabodetabek aman tanpa gangguan akibat kelangkaan batu bara.
