SULAWESI TENGGARA — Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 menjadi landasan hukum kebijakan ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meneken regulasi tersebut pertengahan Juni lalu, mengatur kewajiban pencampuran bahan bakar nabati jenis biodiesel dengan minyak solar sebesar 50 persen.
Istana Kepresidenan memastikan Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan langsung peluncuran komersial B50 pada hari ini. Langkah ini mempertegas komitmen pemerintah mempercepat transisi energi di sektor transportasi dan industri.
Kapasitas Infrastruktur dan Target Penyaluran
Pemerintah menggaransi kesiapan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Sebanyak 126 terminal BBM milik Pertamina sudah siap menyalurkan B50, dengan volume awal 37,92 juta liter per hari.
Target pengembangan jangka panjang mencapai 87,27 juta liter per hari untuk distribusi nasional. Angka ini menunjukkan peningkatan signifikan dari kapasitas saat ini yang masih berada di level B40.
Perjalanan Mandatori Biodiesel dari Tahun ke Tahun
Kebijakan mandatori bahan bakar nabati di Indonesia telah berlangsung bertahun-tahun. Berikut rekapitulasi tahapan yang sudah dilalui sebelum mencapai B50:
- B20 – dimulai pada 2016 sebagai tahap awal pencampuran 20 persen FAME dari kelapa sawit dengan solar.
- B30 – ditingkatkan pada 2020, seiring dengan upaya mengurangi impor solar dan menyerap produksi sawit domestik.
- B35 – mulai diterapkan pada 2023, dengan penyesuaian distribusi di berbagai sektor.
- B40 – resmi berlaku pada 2025, menjadi bauran tertinggi sebelum B50.
Setiap tahap selalu diiringi uji teknis dan penyesuaian spesifikasi mesin kendaraan. Pemerintah juga memastikan ketersediaan pasokan FAME dari industri kelapa sawit nasional.
Dampak Ekonomi dan Pasokan Sawit Nasional
Kenaikan bauran menjadi 50 persen berdampak langsung pada penyerapan minyak sawit mentah (CPO) dalam negeri. Industri biodiesel diperkirakan membutuhkan tambahan pasokan FAME signifikan untuk memenuhi target harian.
Di sisi lain, kebijakan ini berpotensi menekan impor solar dan memperkuat neraca perdagangan. Namun, sejumlah pengamat mengingatkan perlunya keseimbangan antara kebutuhan pangan, energi, dan ekspor sawit.
Pemerintah belum merilis peraturan turunan terkait sanksi bagi pelaku industri yang tidak mematuhi mandatori B50. Jadwal implementasi penuh secara nasional juga masih menunggu evaluasi distribusi tahap awal di 126 terminal Pertamina.
