JAKARTA — Angka prevalensi gizi buruk yang masih tinggi menjadi alasan utama Presiden Prabowo Subianto menolak menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPD RI-DPR RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat, Presiden menegaskan komitmennya melanjutkan program tersebut dengan pendekatan baru.
"Saya bertekad teruskan program MBG dengan perbaikan, dengan efisiensi," kata Prabowo di hadapan para anggota legislatif dan tamu undangan.
Alasan Program MBG Tidak Bisa Dihentikan
Presiden menilai pembangunan manusia merupakan faktor paling menentukan bagi masa depan bangsa. Upaya tersebut, menurutnya, harus dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar, terutama asupan gizi bagi anak-anak.
"Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar," tuturnya.
Data yang dipaparkan Kepala Negara menunjukkan prevalensi gizi buruk di sejumlah daerah masih menyentuh angka 25 persen. Kondisi ini dinilai darurat karena berdampak langsung pada perkembangan sel otak, otot, dan tulang anak.
Dampak Gizi Buruk pada Masa Depan Anak
Presiden memberikan gambaran konkret mengenai konsekuensi jangka panjang dari masalah gizi yang tidak tertangani. Anak yang mengalami stunting akan kehilangan potensi fisik dan kognitifnya hingga dewasa.
"Untuk jadi buruh pelabuhan saja mungkin dia tidak akan sanggup, untuk jadi buruh tani saja mungkin dia juga tidak akan sanggup. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting, kita tidak boleh menerima itu," tegas Prabowo.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan investasi sumber daya manusia yang bersifat fundamental. Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan program sambil terus mengevaluasi mekanisme pelaksanaannya di lapangan.
Respons Pemerintah terhadap Evaluasi Program
Tekad untuk melanjutkan MBG dengan perbaikan dan efisiensi menjadi sinyal bahwa pemerintah mendengar berbagai masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan. Efisiensi yang dimaksud mencakup tata kelola distribusi hingga pengelolaan anggaran agar tepat sasaran.
Sidang tahunan yang digelar Jumat ini merupakan agenda kenegaraan dalam rangka menyambut HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain penyampaian pidato, pemerintah juga menayangkan video capaian kinerja lembaga-lembaga negara dalam forum yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur" tersebut.
