Sikka — Kebutuhan air bersih menjadi fokus utama dalam penanganan dampak gempa yang melanda Pulau Palue. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat dengan mengirimkan bantuan dan melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan warga terdampak terpenuhi kebutuhannya.
Pulau Palue yang terletak di utara Pulau Flores, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Sekitar 7.000 warga di delapan desa kini membutuhkan pasokan air bersih.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemenuhan air bersih menjadi prioritas dalam penanganan masyarakat terdampak bencana. Dia juga memastikan adanya solusi jangka panjang bagi warga.
"Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang," kata Dody Hanggodo.
Merespons arahan tersebut, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw langsung meninjau kondisi Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026). Dirjen SDA didampingi Bupati Sikka Juventus Kago.
Dalam kunjungan itu, mereka memeriksa tiga titik dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi. Kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023 juga menjadi perhatian, mengingat sumur tersebut melayani masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Sebagai langkah awal, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirimkan empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue. Langkah ini untuk memenuhi kebutuhan darurat warga pascagempa.
Sementara itu, untuk menambah pasokan air dalam jangka panjang, BBWS Nusa Tenggara II menyiapkan survei geolistrik guna memetakan potensi sumber air tanah. Survei ini menjadi dasar penentuan titik potensial pengembangan sumber air baru agar warga tidak hanya mengandalkan sumber yang ada saat ini.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Selain air bersih, Kementerian PU mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu. Langkah ini penting untuk melindungi kawasan permukiman dari ancaman abrasi.
Untuk pemulihan akses, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 untuk membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang mengganggu akses masyarakat. Kementerian PU juga memberikan perhatian terhadap Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa.
Dengan berbagai langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan secara bertahap, dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama pascagempa.
