JAKARTA — Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatera kali ini membawa pesan tegas: pemerintah tidak boleh lagi sibuk memadamkan api setiap tahun. Peninjauan langsung ke Riau dilakukan setelah sebelumnya presiden memimpin penanganan karhutla di Kalimantan, menandakan isu ini menjadi prioritas nasional yang penanganannya diawasi hingga ke tingkat paling atas.
Instruksi Presiden: Padamkan Tuntas, Bukan Sekadar Laporan
Seskab Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa presiden ingin memastikan proses pemadaman berjalan sampai tuntas. Arahan ini keluar setelah sebelumnya penanganan di Kalimantan dianggap perlu diikuti dengan langkah serupa di Sumatera untuk memastikan tidak ada titik api yang tersisa.
"Bapak Presiden ingin memastikan penanganan berjalan sampai tuntas, tidak hanya menerima laporan, tetapi melihat dan mendengar langsung sendiri kondisi di lapangan, memastikan titik api benar-benar padam, dan seluruh keputusan yang telah diambil dilaksanakan dengan cepat, terpadu, dan tepat," ujar Teddy dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Koordinasi Tiga Pilar: Gubernur, Pangdam, dan Kapolda
Perhatian presiden tidak berhenti pada upaya pemadaman. Prabowo secara spesifik menyoroti pentingnya koordinasi antara pejabat lingkungan pemerintah daerah, khususnya Gubernur, Pangdam, dan Kapolda. Ketiganya diminta untuk padu dalam mencegah kebakaran berulang, bukan hanya bekerja sendiri-sendiri saat bencana sudah terjadi.
Instruksi ini menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan sinergi lintas sektor. Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) diinstruksikan untuk bersinergi dengan kepala daerah dalam membangun sistem pengawasan di wilayah masing-masing.
Mengapa Sistem Pencegahan Permanen Menjadi Kunci?
Presiden menilai bahwa pola penanganan yang reaktif selama ini tidak efektif. Setiap musim kemarau tiba, pemerintah selalu disibukkan dengan operasi pemadaman yang menghabiskan banyak sumber daya. Oleh karena itu, presiden meminta agar dibangun sistem pencegahan yang lebih kuat dan permanen.
"Arahan Bapak Presiden sudah jelas, bahwa kita tidak boleh setiap tahun hanya sibuk memadamkan api. Sistem pencegahannya harus diperkuat. Mulai dari sumur bor dan embung atau sumber air, pengawasan permanen, deteksi dini hotspot hingga kesiapan desa-desa rawan karhutla. Pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul," kata Seskab.
Langkah ini mencakup pembangunan infrastruktur sumber air seperti sumur bor dan embung di titik-titik rawan, hingga penguatan kapasitas desa dalam mendeteksi potensi kebakaran sejak dini.
Evaluasi Menyeluruh dan Tindakan Tegas
Selain aspek teknis pemadaman dan pencegahan, pemerintah juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyebab kebakaran. Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini menjadi sinyal bahwa karhutla tidak lagi dipandang sebagai bencana alam semata, tetapi juga potensi pelanggaran hukum yang harus diusut.
Dalam kunjungan kali ini, Presiden didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala BIN Muhammad Herindra. Kehadiran Menteri Dalam Negeri dalam rombongan menegaskan bahwa persoalan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi perhatian serius dalam agenda penanganan karhutla nasional.
