KENDARI — Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka memimpin langsung Apel Siaga dan Simulasi Penanggulangan Karhutla serta Kekeringan di Lapangan Kantor Gubernur Sultra, Rabu (26/8/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran Forkopimda dan seluruh kepala daerah kabupaten/kota.
“Jangan kita hanya berhenti di apel siaga dan simulasi, tetapi betul-betul siap menghadapi bencana,” kata Andi di hadapan peserta apel.
7 Daerah Berisiko Tinggi Karhutla
Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Sultra 2022–2026, terdapat tujuh daerah dengan risiko tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan. Ketujuh daerah tersebut adalah Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Kendari, dan Kota Baubau.
Sementara itu, seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori risiko tinggi untuk bencana kekeringan. Kondisi ini diperparah oleh perubahan iklim global yang membuat pola prediksi iklim semakin sulit diprediksi.
Instruksi Gubernur: Aktifkan Posko dan Patroli Terpadu
Menghadapi puncak kemarau September-Oktober 2026, Andi Sumangerukka meminta para bupati dan wali kota mengaktifkan posko siaga karhutla dan kekeringan di wilayah masing-masing. Patroli terpadu juga diminta ditingkatkan pada titik panas, khususnya kawasan rawan karhutla dan hutan lindung.
“Betul-betul kita siap untuk menghadapi bencana. Ada data, maka kita bisa melakukan langkah-langkah,” ujarnya.
Deteksi dini dan respons cepat menjadi kunci agar setiap laporan titik api segera ditangani sebelum kebakaran meluas. Gubernur juga meminta penegakan hukum terhadap pihak yang sengaja atau lalai melakukan pembakaran hutan dan lahan.
Antisipasi Kekeringan: Sumber Air Alternatif dan Kesiapan Fasilitas Kesehatan
Untuk menghadapi kekeringan, pemerintah daerah diminta menyiapkan sumber air alternatif serta distribusi air menggunakan armada truk tangki. Sektor kesehatan juga diminta menyiagakan puskesmas dan rumah sakit untuk mengantisipasi dampak musim kemarau.
Gubernur menekankan pentingnya pemanfaatan data, teknologi informasi, pemantauan satelit BMKG, dan pelaporan bencana secara real-time. BPBD provinsi maupun kabupaten/kota diminta mengaktifkan posko siaga selama 24 jam untuk mempercepat penanganan bencana.
Simulasi Penanganan Bencana Libatkan Personel Gabungan
Setelah apel, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan sarana mitigasi dan logistik kepada sejumlah daerah. Simulasi penanganan bencana melibatkan personel gabungan TNI, Polri, BPBD, dan perangkat daerah terkait.
Apel siaga ini menjadi pengingat bahwa musim kemarau bukan sekadar ancaman musiman, melainkan ujian kesiapan seluruh elemen pemerintahan di Sulawesi Tenggara.
