SULAWESI TENGGARA — Persoalan yang menimpa sejumlah penyelenggara pinjaman daring (pindar), termasuk Akseleran dan Julo, menjadi ujian serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Penanganan pindar bermasalah membutuhkan lebih dari sekadar penjatuhan sanksi; sistem pengawasan harus mampu memastikan persoalan terdeteksi lebih awal dan kepentingan lender ataupun konsumen tetap terjaga.
Direktur Evident Institut, lembaga riset kebijakan independen, Algooth Putranto, menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pengawasan tidak berhenti pada saat sanksi dijatuhkan. Hal yang lebih krusial adalah seberapa cepat masalah terdeteksi dan bagaimana perlindungan terhadap lender dijalankan.
"Dalam kasus seperti Akseleran, ukuran keberhasilan pengawasan bukan hanya ketika sanksi diberikan. Yang lebih penting adalah seberapa cepat masalah terdeteksi dan perlindungan terhadap lender dijalankan," kata Algooth Putranto pada Jumat (28/8/2026).
Kasus Akseleran Jadi Momentum Evaluasi Sistem Peringatan Dini
Permasalahan yang menimpa Akseleran mendapat perhatian khusus karena tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan bisnis, tetapi juga menyangkut kepentingan lender. Keberhasilan penanganan kasus ini dinilai dari sejauh mana penyelesaian kewajiban kepada lender dapat dilakukan sekaligus mencegah persoalan semakin meluas.
Menurut Algooth, momentum ini seharusnya dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem peringatan dini terhadap pindar yang mulai menunjukkan masalah keuangan ataupun tata kelola. Jika dampak buruk baru terlihat setelah dirasakan lender, maka sistem deteksi dini yang ada perlu dievaluasi menyeluruh.
Perlindungan Lender Menjadi Indikator Utama Keberhasilan Pengawasan
Kasus Akseleran dan Julo menunjukkan bahwa kesehatan industri pinjaman daring tidak hanya diukur dari pertumbuhan bisnis, melainkan juga dari kemampuan regulator dan pelaku industri menjaga kepercayaan publik. Lender sebagai pihak yang meminjamkan dana harus menjadi prioritas utama dalam setiap skema penanganan masalah.
Algooth menambahkan, persoalan yang terjadi saat ini menjadi bahan evaluasi penting bagi industri. Penguatan sistem pengawasan yang berorientasi pada perlindungan konsumen akan menentukan kredibilitas industri pinjaman daring ke depan. Jika tidak segera dibenahi, kepercayaan lender terhadap industri ini berisiko tergerus.
Ke depan, kolaborasi antara regulator, asosiasi industri, dan penyelenggara pindar menjadi prasyarat mutlak. Pertukaran data dan informasi mengenai kondisi keuangan penyelenggara harus berjalan lebih transparan agar potensi gagal bayar atau mismanajemen dapat diantisipasi sejak dini, bukan setelah menimbulkan kerugian bagi lender.
