BPJS Ketenagakerjaan memangkas iuran kepesertaan petani di Sulawesi Tenggara sebesar 50 persen hingga akhir 2026, dari Rp 16.800 menjadi Rp 8.400 per bulan. Diskon itu dibahas dalam Pertemuan Koordinasi Sinergi Perlindungan Petani di Kendari yang digelar OJK Provinsi Sultra bersama BPJS Ketenagakerjaan. Kebijakan ini menyasar pekerja sektor informal atau bukan penerima upah (BPU) agar perlindungan jaminan sosial menjangkau lebih banyak petani di pelosok.
KENDARI — Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kendari Luky Julianto menyebut perlindungan jaminan sosial bagi petani sangat krusial. Aktivitas sektor pertanian, katanya, menyimpan risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial yang tinggi.
Diskon iuran itu berlaku untuk dua program sekaligus: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan membayar Rp 8.400 per bulan, petani memperoleh kepastian perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan kematian.
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Jadi Paket Utama
"Perlindungan jaminan sosial bagi petani melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dapat diperoleh dengan iuran sebesar Rp16.800 per bulan, dan sampai dengan akhir tahun 2026 dikenakan diskon 50 persen, sehingga cukup membayar Rp8.400 per bulan," kata Luky saat dihubungi di Kendari, Sabtu.
Iuran murah itu diharapkan memberi rasa aman bagi petani saat menjalankan aktivitas harian di sawah, kebun, atau ladang. Selama ini, sektor informal kerap luput dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Perisai dan PPL Jadi Kanal Pendaftaran di Tingkat Tapak
BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan peran Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) sebagai kanal utama pendaftaran dan edukasi di tingkat tapak. Luky menilai keterlibatan kelompok tani serta petugas penyuluh lapangan (PPL) vital untuk mendekatkan akses layanan ke petani di pelosok daerah.
"Perluasan perlindungan bagi petani perlu didukung dengan mekanisme layanan yang mudah dijangkau melalui keterlibatan kelompok tani dan PPL sebagai kanal edukasi, pendaftaran, dan pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan," ujarnya.
Sebagai langkah awal, BPJS Ketenagakerjaan membuka 50 rekening bagi PPL. Rekening itu nantinya difungsikan agar PPL dapat bertindak sebagai agen Perisai yang membina dan mendampingi kelompok-kelompok tani di wilayah kerja masing-masing.
Layanan Terintegrasi Aplikasi Jamsostek Mobile
Layanan jaminan sosial ini juga telah terintegrasi dengan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO). Lewat aplikasi tersebut, petani bisa mengakses layanan keuangan, pembiayaan, serta tabungan dalam satu ekosistem digital terpadu.
Integrasi itu memudahkan petani membayar iuran tanpa harus datang ke kantor cabang. Pembayaran bisa dilakukan dari ponsel selama jaringan internet tersedia.
Sinergi Lintas Sektor lewat Program PROSPERITI
Sinergi lintas sektor turut diperkuat melalui program PROSPERITI. Dalam skema ini, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) memberikan dukungan data serta pendampingan teknis bagi PPL dan kelompok tani melalui Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
"Melalui PROSPERITI, sinergi lintas sektor diharapkan dapat memperluas akses petani terhadap layanan keuangan formal, memperkuat perlindungan terhadap risiko sosial dan ketenagakerjaan, serta meningkatkan kapasitas petani dalam mengembangkan usahanya secara berkelanjutan," tambahnya.
Perluasan cakupan kepesertaan petani di Sultra bergantung pada kecepatan pendaftaran di tingkat desa. Kelompok tani dan PPL menjadi ujung tombak yang menentukan apakah diskon iuran ini benar-benar terserap atau hanya berhenti di atas kertas.
