KENDARI — Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra tercatat telah melaporkan dugaan pelanggaran PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) sejak 2024. Setahun kemudian, aliansi itu kembali mendesak Kejagung saat Jampidsus masih dijabat Febrie Ardiansyah. Hingga penyidikan serius bergulir, tenggat penanganan tak kunjung jelas.
Yusri menyoroti jeda panjang antara laporan warga dan gerak penyidik. Menurut dia, publik berhak tahu apakah laporan itu tidak ditindaklanjuti secara maksimal atau ada persoalan lain yang menghambat penegakan hukum.
"Kalau laporan masyarakat sudah disampaikan sejak 2024, mengapa baru sekarang Kejagung bergerak serius? Apakah selama ini laporan tersebut tidak ditindaklanjuti secara maksimal, atau ada persoalan lain yang menghambat penegakan hukum?" ujar Yusri di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Enam Lokasi Digeledah, Rp11,795 Miliar Disita
Kejagung menggeledah enam lokasi dan menyita uang Rp11,795 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola nikel Sultra. CERI menilai penindakan itu baru langkah awal dan belum menyentuh aktor di balik praktik pertambangan melawan hukum.
"Namun, penindakan tidak boleh berhenti pada penggeledahan dan penyitaan, melainkan harus membongkar seluruh jaringan korporasi, pejabat, serta pihak yang diduga memfasilitasi kegiatan pertambangan melawan hukum," ungkap Yusri.
Berdasarkan keterangan resmi Kejaksaan Agung, ada enam perusahaan tambang nikel yang menjadi objek penyidikan Jampidsus terkait dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel Sultra periode 2013–2025. Keenamnya yakni PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ), PT Karyatama Konawe Abadi (KAA), PT Anugrah Nusantara Indonesia (ANI), PT Anugrah Mineral Indonesia (AMI), PT Anugrah Mineral Indonesia Damai (AMID) dan PT Hafar Jaya (HJ).
Kantor yang disebut digeledah meliputi PT BSJ, PT KAA, PT DDA dan PT DDR.
Isu Perlindungan Oknum Aparat dan Nama Mantan Kapolri
CERI juga mempertanyakan dugaan perlindungan terhadap pengusaha tambang oleh oknum penegak hukum. Sorotan itu muncul dari isu yang diberitakan media mengenai hubungan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Yusri meminta dugaan yang mengaitkan nama Listyo Sigit Prabowo dengan perlindungan terhadap Arif Kurniawan diperiksa secara objektif dan berbasis bukti. Menurut dia, jika perlindungan oknum aparat terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar tambang ilegal.
"Jika benar ada perlindungan oknum aparat, persoalannya bukan lagi sekadar tambang ilegal, tetapi dugaan penyalahgunaan kekuasaan. Kejagung harus berani mengusut siapa pun yang terlibat, tanpa pandang jabatan maupun kedekatan," tegasnya.
Arif Kurniawan Terdeteksi di Luar Negeri, CERI Minta Investigasi Kebocoran Informasi
Kejagung menyatakan Arif Kurniawan terdeteksi berada di luar negeri dan telah ditelusuri bersama Direktorat Jenderal Imigrasi. CERI meminta penyidik mengusut kemungkinan kebocoran informasi perkara yang berpotensi menguntungkan pihak yang sedang diperiksa.
"Keberadaan Arif di luar negeri harus ditindaklanjuti. Selain pelacakan, Kejagung perlu menginvestigasi apakah ada kebocoran informasi penyidikan, siapa yang mengakses data perkara, dan apakah terdapat oknum yang membantu atau memfasilitasi pihak terkait. Jangan sampai informasi perkara menjadi alat kompromi, bahkan pemerasan," kata Yusri.
CERI mengingatkan agar sistem basis data perkara Kejagung tidak disalahgunakan oknum untuk kepentingan pribadi. Pengawasan akses, audit internal, dan penindakan terhadap dugaan penyalahgunaan informasi disebut harus menjadi bagian dari pembenahan institusi.
Desakan Penyidikan Transparan hingga UU Kehutanan dan Minerba
Yusri menilai publik tidak salah mempertanyakan apakah tambang ilegal dan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin bisa terus berjalan karena kompromi atau perlindungan oknum. Jawabannya, menurut dia, hanya bisa lewat penyidikan transparan.
"Publik tidak salah jika mempertanyakan apakah tambang ilegal dan pertambangan di kawasan hutan tanpa izin dapat terus berjalan karena kompromi atau perlindungan oknum. Jawabannya harus melalui penyidikan transparan, termasuk terhadap dugaan pelanggaran UU Kehutanan, UU Minerba, dan UU Lingkungan," pungkas Yusri.
