KONAWE — Jumrin, kuasa hukum Misraeni, menyoroti pertimbangan majelis hakim yang menolak gugatan kliennya dalam sengketa lahan persawahan seluas kurang lebih 2 hektare di Desa Olo'onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe. Menurut dia, alasan kurang pihak yang dipakai hakim tidak tepat karena asal-usul tanah sudah dijelaskan rinci dalam gugatan. Keberatan itu disampaikan Jumrin pada Rabu (18/11/2026).
Asal-Usul Tanah dari Mertua Misraeni
Jumrin menjelaskan, lahan objek sengketa diperoleh Misraeni dari mertuanya, Talu, bukan dari pihak lain sebagaimana yang menjadi pertimbangan majelis hakim. Dalil itu, kata dia, sudah tertuang dalam gugatan yang diajukan ke PN Unaaha.
"Dalam gugatan sudah kami jelaskan bahwa asal-usul tanah tersebut berasal dari Pak Talu yang merupakan mertua Misraeni, bukan dari Lasagunu. Karena itu, kami menilai pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak tepat," ujar Jumrin.
Putusan Belum Tetapkan Pemilik Sah Lahan
Jumrin menegaskan, putusan PN Unaaha belum dapat dimaknai sebagai penetapan bahwa pihak tergugat merupakan pemilik sah atas objek tanah yang disengketakan. Menurutnya, alasan kurang pihak yang menjadi dasar penolakan gugatan masih perlu diuji melalui proses hukum pada tingkat peradilan berikutnya.
"Putusan ini masih terbuka untuk upaya hukum. Kami selaku kuasa hukum Misraeni akan mengajukan banding. Selanjutnya, apabila diperlukan, masih ada upaya hukum kasasi hingga peninjauan kembali (PK)," tegasnya.
Duduk Perkara Sengketa Lahan Sawah di Tongauna Utara
Sengketa lahan persawahan seluas kurang lebih 2 hektare di Desa Olo'onua, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, melibatkan Misraeni sebagai pihak penggugat dan Sarmin, warga Desa Ambepulu, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sebagai tergugat. Gugatan Misraeni berakhir ditolak majelis hakim PN Unaaha dengan alasan kurang pihak.
Melalui upaya hukum banding, pihak Misraeni berharap pertimbangan dan putusan terhadap perkara tersebut dapat diperiksa kembali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Langkah banding itu akan menjadi uji berikutnya atas dalil asal-usul tanah yang selama ini menjadi pangkal sengketa kedua pihak.