SULAWESI TENGGARA — Kementerian Sosial memakai data desil BPS dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai acuan menetapkan penerima bansos 2026, dan status desil bisa dicek lewat NIK KTP di cekbansos.kemensos.go.id. Warga yang merasa desilnya tidak sesuai kondisi ekonomi riil dapat mengajukan pembaruan, baik lewat aplikasi Cek Bansos maupun mendatangi kantor desa atau dinas sosial. Hasil pengajuan tidak otomatis disetujui karena BPS memeringkat ulang setiap tiga bulan.
Badan Pusat Statistik (BPS) memetakan keluarga Indonesia ke dalam sepuluh kelompok kesejahteraan yang disebut desil, dan pemetaan itu menjadi salah satu dasar Kementerian Sosial menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan sosial. Data tersebut termuat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Desil adalah pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraannya. Rujukan resminya adalah Siaran Pers BPS Nomor 32/02500/HM.240/2026. Pemeringkatan dilakukan dengan sejumlah indikator: daya listrik yang digunakan, jenis pekerjaan, kepemilikan barang tertentu, sumber air minum, dan tingkat pendidikan. Semua variabel itu diolah memakai metode statistik PMT.
Besaran Bantuan dan Kaitannya dengan Desil
Bahan informasi yang dirilis BPS dan Kemensos tidak memuat nominal bantuan per desil. Yang dijelaskan adalah pola penyaluran: Program Keluarga Harapan (PKH) serta Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 sampai 4.
Warga desil 5 dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan. Adapun desil 6 hingga 10 dinilai sudah sejahtera sehingga tidak dijadikan kelompok utama penerima. Untuk besaran rupiah dan total anggaran tahun berjalan, informasi lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Kemensos.
Syarat Penerima
Kriteria utama bukan pendaftaran mandiri, melainkan keterdaftaran dalam DTSEN yang dikelola BPS dan dipakai Kemensos. Posisi desil menentukan jenis bantuan yang bisa diakses.
- Terdaftar dalam DTSEN dengan NIK yang valid di KTP.
- Berada pada desil 1-4 untuk prioritas PKH dan BPNT.
- Berada pada desil 5 untuk peluang diusulkan sebagai peserta PBI Jaminan Kesehatan.
- Desil 6-10 tidak termasuk kelompok utama penerima.
Cara Cek Status Desil dengan NIK KTP
Hanya butuh 16 digit NIK. Ada tiga jalur pengecekan yang bisa dipilih sesuai kenyamanan.
- Buka https://cekbansos.kemensos.go.id/, masukkan NIK, ketik huruf kode, lalu klik "Cari Data".
- Unduh aplikasi Cek Bansos Kemensos di Play Store atau App Store, pilih menu "Cek Bansos", isi NIK, lalu klik "Cari Data".
- Buka https://dtsen-form.bps.go.id/, pilih menu "Reguler", masukkan NIK dan kode, tekan "Cek Data". Jika NIK terdaftar, muncul keterangan "NIK ditemukan pada basis data DTSEN". Tutup pop-up, pilih opsi "Cek Desil", isi NIK, tanggal lahir, dan kode, lalu tekan "Cek Data".
Hasil pengecekan menampilkan kategori desil, periode data, dan daftar jenis bansos yang tercatat untuk NIK tersebut.
Cara Mengajukan Perubahan Desil
Warga yang merasa posisi desilnya tidak mencerminkan kondisi ekonomi riil punya dua jalur pengajuan. Jalur daring lewat aplikasi, jalur luring lewat pemerintah desa atau kelurahan.
Melalui aplikasi Cek Bansos: buat akun, login, pilih menu "Usulkan Pembaruan", isi pertanyaan yang diwajibkan sesuai kondisi lapangan, lalu tunggu petugas pendamping sosial melakukan ground checking ke rumah.
Secara offline: siapkan dokumen pendukung, datang ke kantor desa, kelurahan, atau dinas sosial terdekat, ajukan permohonan perubahan desil, lalu tunggu survei lapangan dari petugas.
Jadwal dan Batas Waktu
Tidak ada tenggat pendaftaran khusus yang disebutkan dalam siaran pers maupun panduan resmi. Yang perlu dipahami, pengajuan perubahan tidak berarti otomatis dikabulkan. BPS melakukan pemeringkatan ulang setiap tiga bulan sekali, sehingga perubahan status desil membutuhkan waktu.
Jangan percaya pihak yang menjanjikan percepatan perubahan desil dengan imbalan uang. Seluruh proses pengecekan dan pengusulan pembaruan tidak dipungut biaya. Kanal pengaduan resmi tersedia melalui Kemensos dan dinas sosial setempat apabila ditemukan pungutan liar atau calo yang mengatasnamakan pendamping sosial.