Pencarian

BPNT Tahap 4 2026 Dikabarkan Cair Rp600 Ribu, Cek Saldo KKS BNI Anda

Jumat, 20 November 2026 • 07:49:31 WIB
BPNT Tahap 4 2026 Dikabarkan Cair Rp600 Ribu, Cek Saldo KKS BNI Anda
Kabar pencairan BPNT tahap 4 tahun 2026 sebesar Rp600 ribu bagi pemegang KKS BNI belum dikonfirmasi resmi oleh Kementerian Sosial.

SULAWESI TENGGARA — Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahap 4 tahun 2026 dikabarkan mulai cair sebesar Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaligus, berdasarkan laporan kanal YouTube Pendamping Sosial yang dikutip Radar Bogor. Kabar pencairan ini menyebut sebagian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pemegang kartu KKS bank BNI sudah bisa mencairkan saldo. KPM disarankan mengecek saldo secara berkala, namun perlu dicatat informasi ini belum dikonfirmasi resmi oleh Kementerian Sosial.

Narator kanal YouTube tersebut menyatakan pencairan baru berlaku untuk sebagian penerima. "Akhirnya bantuan sosial untuk tahap empat di tahun 2026 ini mulai cair, tapi baru sebagian dan ini bagi pemegang kartu KKS bank BNI," ucap narator dalam video yang dikutip Radar Bogor.

Besaran Bantuan yang Dikabarkan Cair

Nominal yang disebut dalam laporan itu adalah Rp600 ribu untuk tiga bulan sekaligus, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Angka tersebut disebut berasal dari program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bukan dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Radar Bogor tidak menyebut total anggaran tahap 4 maupun jumlah KPM penerima secara keseluruhan. Informasi resmi soal cakupan dan nominal per tahap dapat diakses melalui kanal Kementerian Sosial.

Siapa yang Berhak Menerima BPNT

BPNT menyasar keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Status kepesertaan ditentukan oleh pemerintah pusat dan daerah, bukan hasil pendaftaran mandiri di bank penyalur.

  • Terdaftar sebagai KPM aktif dalam DTKS yang dikelola Kementerian Sosial.
  • Memiliki kartu KKS yang diterbitkan bank penyalur, dalam laporan ini disebut bank BNI.
  • Belum dicoret dari daftar penerima akibat perubahan status sosial ekonomi.

KPM yang namanya tidak muncul di DTKS tidak otomatis kehilangan hak. Warga bisa mendaftar melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk diusulkan ke DTKS, dengan membawa KTP, KK, dan dokumen pendukung kondisi ekonomi.

Cara Cek Saldo Bansos lewat Mobile Banking

Laporan Radar Bogor menyebut pengecekan saldo bisa dilakukan lewat mesin ATM, agen layanan bank penyalur, atau aplikasi mobile banking. Langkah lewat aplikasi m-banking umumnya sebagai berikut:

  1. Unduh dan pasang aplikasi mobile banking bank penyalur, dalam hal ini BNI, di ponsel.
  2. Aktivasi akun sesuai petunjuk aplikasi, termasuk verifikasi nomor kartu KKS dan data diri.
  3. Masuk ke akun, lalu buka menu informasi saldo atau mutasi rekening.
  4. Periksa apakah ada dana masuk sebesar Rp600 ribu dari penyalur bantuan.
  5. Simpan bukti mutasi sebagai rujukan jika terjadi selisih atau kendala pencairan.

Aplikasi m-banking membutuhkan ponsel dengan kapasitas memadai. KPM yang perangkatnya tidak mendukung bisa memakai ATM atau datang ke agen bank penyalur terdekat.

Jadwal Pencairan dan Bank Penyalur

Laporan menyebut pencairan tahap 4 mencakup periode Oktober sampai Desember 2026 dan disalurkan lewat bank BNI. Radar Bogor tidak memuat jadwal resmi per wilayah, batas akhir pencairan, maupun daftar bank penyalur lain.

KPM sebaiknya tidak berpatokan pada tanggal yang beredar di media sosial. Jadwal resmi per daerah biasanya diumumkan lewat pendamping sosial setempat atau kanal Kementerian Sosial.

Cara Cek Status Penerima

Status kepesertaan bisa dicek lewat situs cekbansos.kemensos.go.id dengan memasukkan nama, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Hasil pengecekan menampilkan status KPM beserta program yang diikuti.

KPM juga bisa meminta pendamping sosial atau operator desa memverifikasi status di aplikasi SIKS-NG. Jika nama tidak muncul padahal sebelumnya terdaftar, laporkan ke dinas sosial setempat untuk ditelusuri.

Waspadai Penipuan dan Calo Bansos

Pencairan bansos tidak dipungut biaya apa pun. Warga yang dimintai uang oleh oknum untuk mempercepat pencairan atau memasukkan nama ke DTKS sebaiknya menolak dan melaporkannya.

Pengaduan bisa disampaikan ke dinas sosial kabupaten/kota, pendamping sosial setempat, atau kanal resmi Kementerian Sosial. Sertakan bukti berupa tangkapan layar pesan, nomor rekening, atau identitas oknum agar laporan bisa ditindaklanjuti.

Follow liputankendari.com

Add this site to your preferred sources on Google

Add to preferred sources
Bagikan
Sumber: radarbogor.jawapos.com

This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.

Berita Lainnya

Indeks

Pilihan

Indeks

Berita Terkini

Indeks