KENDARI — Suasana di ruang pleno KPU Sulawesi Tenggara baru mereda setelah jarum jam menunjukkan tengah malam. Tumpukan formulir model C dan D masih berserakan di meja panjang para komisioner. Layar rekapitulasi terus berubah seiring data dari 17 kabupaten dan kota dibacakan satu per satu.
Saksi pasangan calon sesekali meninggikan suara memeriksa angka. Aparat keamanan berjaga di sudut ruangan. Di luar gedung, puluhan pendukung yang bertahan sejak sore masih menunggu arah politik daerah untuk lima tahun ke depan.
Ketegangan terbesar penyelenggara pemilu justru tidak selalu terekam kamera. Ketua KPU Sultra, Suprihaty Prawaty Nengtias, menilai demokrasi lokal di Sulawesi Tenggara menghadapi tiga tantangan utama: politik uang, polarisasi identitas, dan tekanan terhadap netralitas penyelenggara.
Di Sultra, hubungan sosial antara kandidat, penyelenggara, aparat desa, dan pemilih sangat dekat. Mereka terhubung oleh ikatan keluarga, kampung, hingga jaringan birokrasi yang sulit dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Situasi ini membuat tekanan terhadap penyelenggara pemilu tidak hanya datang dari atas, tetapi juga dari lingkungan terdekat.
Ketua Bawaslu Sultra, Iwan Rompo Banne, sejak awal mengingatkan bahwa praktik vote buying masih menjadi ancaman serius. Politik uang dinilai dapat merusak integritas pemilu dan independensi pemilih secara langsung.
Media sosial menjadi medan pertarungan persepsi yang tak kalah keras. Potongan video debat, klaim kemenangan sepihak, hingga tudingan keberpihakan beredar cepat melalui Facebook dan TikTok. Informasi bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi penyelenggara.
Dosen Politik FISIP Universitas Halu Oleo, Dr. Laode Harjuddin, mencatat bahwa persoalan etik dalam Pilgub Sultra 2024 muncul dalam banyak bentuk. Mulai dari kekhawatiran netralitas aparat pemerintah, dugaan politik uang, hingga derasnya pertarungan opini di media sosial.
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mencatat sejak 2012 hingga 2025, lembaga itu telah memeriksa 2.664 perkara pelanggaran kode etik yang melibatkan lebih dari 10 ribu penyelenggara pemilu di Indonesia. “Angka itu memperlihatkan bahwa ancaman terhadap integritas pemilu bukan sekadar teori,” kata Harjuddin.
Kembali ke ruang pleno, petugas sekretariat mondar-mandir membawa dokumen dan air minum untuk peserta yang mulai kelelahan. Di ruang itu, suara rakyat hadir dalam bentuk angka-angka yang terus diperiksa ulang.
Ketukan palu akhirnya menetapkan pasangan Andi Sumangerukka-Hugua sebagai pemenang. Namun, pekerjaan sunyi menjaga independensi dan integritas pemilu tidak berhenti di malam itu. Begawan hukum tata negara Jimly Asshiddiqie pernah mengatakan, “Hukum adalah kapal yang berlayar di samudera etik untuk berlabuh di pulau keadilan.” Dalam pemilu, kalimat itu terasa sangat relevan.