WANGIWANGI — Pemerintah Kabupaten Wakatobi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) resmi memulai Sensus Ekonomi 2026 dengan mengerahkan 103 petugas. Pencanangan kegiatan itu berlangsung di Aula Luna Garden, Kecamatan Wangiwangi Selatan, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Bupati Wakatobi Haliana mengatakan, sensus ini berbeda dari survei biasa karena tidak menggunakan sistem sampling. Semua pelaku usaha, dari usaha mikro hingga perusahaan besar, akan didatangi satu per satu ke rumah atau tempat usahanya.
“Karena ini sensus, maka tidak ada sistem sampling atau perwakilan, semua pelaku usaha akan didata. Hasilnya akan menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan,” ujarnya.
Data Akurat Kunci Turunkan Kemiskinan Ekstrem
Haliana mengungkapkan, keakuratan data menjadi faktor krusial dalam menentukan keberhasilan program pembangunan. Ia mencontohkan, kesalahan dalam pengumpulan data akan berdampak langsung pada kualitas kebijakan yang dihasilkan.
“BPS menjadi dasar perencanaan kami di daerah. Jika data yang diperoleh salah, maka hasil pengolahannya juga akan salah dan kebijakan yang diambil pasti tidak tepat sasaran,” ungkapnya.
Bupati yang juga menjabat Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) itu memaparkan sejumlah indikator ekonomi makro Wakatobi. Tingkat kemiskinan tercatat 14,33 persen, sementara tingkat pengangguran berada di kisaran 3 persen lebih. Adapun pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025 mencapai 4,6 persen.
Keberhasilan intervensi berbasis data terlihat dari penurunan angka kemiskinan ekstrem. Pada periode 2022–2023, angkanya berada di kisaran 7 persen, lalu turun menjadi 6,67 persen pada 2023. Berkat kolaborasi dengan BPS, angka itu berhasil ditekan signifikan menjadi 0,76 persen pada 2024.
“Salah satu kunci keberhasilan itu adalah data yang akurat, by name by address. Karena itu saya berharap pendataan yang dilakukan petugas benar-benar lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya,” harapnya.
Akses Data Tunggal Masih Disempurnakan
Haliana menjelaskan, sejak Januari 2026 Pemerintah Kabupaten Wakatobi telah mengajukan permohonan akses terhadap Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kepada pemerintah pusat. Hingga kini, data tersebut masih dalam proses penyempurnaan oleh BPS dan Kementerian Sosial.
Menurut dia, data yang valid menjadi syarat utama agar anggaran pemerintah dapat digunakan secara efektif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Petugas Diminta Jaga Integritas, Warga Diminta Jujur
Bupati meminta seluruh petugas sensus bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Ia juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi sebenarnya kepada petugas.
“Bantulah petugas sensus, dengan memberikan data yang baik, benar, dan apa adanya agar data yang dihasilkan benar-benar berkualitas,” pungkasnya.
Haliana juga meminta camat, lurah, kepala desa, dan seluruh jajaran pemerintah daerah memberikan dukungan penuh selama proses pendataan berlangsung.
