SULAWESI TENGGARA — Keputusan Presiden Prabowo Subianto mematok harga khusus BBM Solar bagi nelayan sebesar Rp15.000 per liter langsung mendapat sambutan dari DPR. Riyono Caping, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, menyebut kebijakan ini sebagai bukti keberpihakan presiden kepada sektor perikanan.
"Jeritan lonjakan harga didengarkan oleh Presiden," kata Riyono kepada Kedai Pena, Rabu 15 Juli 2026.
Subsidi Rp3.600 Per Liter dan Kuota 400.000 Ton
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya merinci mekanisme harga tersebut. Harga BBM non-subsidi dipatok berdasarkan rata-rata biaya produksi Solar domestik yang mencapai Rp18.600 per liter. Artinya, selisih Rp3.600 per liter ditanggung negara sebagai subsidi.
Pemerintah mengalokasikan kuota sebesar 400.000 ton untuk periode enam bulan ke depan. Riyono menekankan angka ini harus diamankan Pertamina mulai dari stok hingga rantai pasok.
"Subsidi Rp3.600 per liter harus diterima dan dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kehidupan dan kelancaran usaha sektor perikanan yang menopang PNBP dalam jumlah besar," ujarnya.
Penangkapan Ikan Sepi Sejak April, BBM 60 Persen Modal Nelayan
Kebijakan ini diambil di tengah kondisi zona penangkapan ikan yang lesu sejak April 2026. Aktivitas melaut menurun drastis di Laut Natuna Utara, Maluku, Laut Jawa, hingga Papua. Dampaknya langsung terasa pada pendapatan buruh kapal dan ekonomi pesisir.
Riyono menyoroti bahwa BBM menyerap 60 persen dari total modal nelayan dan pemilik kapal. Tanpa intervensi harga, risiko operasional semakin tinggi dan pasokan ikan bisa terganggu.
"Kita harus memastikan sektor hulu berupa penangkapan ikan sampai pengolahan dan ekspor perikanan terus tumbuh," pungkasnya.
Target Sasaran: Kapal 30-200 GT
Riyono meminta agar distribusi subsidi benar-benar menyasar nelayan pemilik kapal berukuran 30 hingga 200 GT. Kelompok inilah yang paling membutuhkan kepastian harga agar bisa terus beroperasi dan menjaga rantai pasok ikan nasional.
