SULAWESI TENGGARA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut September sebagai "battleground" dalam pengendalian karhutla nasional. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), peluang turun hujan baru terbuka pada awal Oktober, sehingga sepanjang bulan ini pemerintah harus bekerja dengan asumsi kondisi terkering.
"Karena September ini kita di puncak ya, di puncak. Mudah-mudahan betul nanti kalau misalkan September sudah ada hujan, tapi kalau tadi kita dengarkan dari BMKG lagi saya dengar baru awal Oktober nanti ada potensi hujan. Jadi sebulan ini adalah battleground kita," ucap Raja Antoni dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
OMC Jadi Andalan Utama Sebelum Jendela Atmosfer Tertutup
Operasi modifikasi cuaca menjadi prioritas karena dinilai paling efektif mendatangkan hujan buatan di wilayah rawan. Pelaksanaannya bergantung pada kondisi atmosfer yang masih memungkinkan, sehingga pemerintah berupaya memaksimalkan selama jendela waktu masih terbuka.
"Karena bagaimanapun yang paling efektif ini memang OMC. Operasi Modifikasi Cuaca. Dan mumpung kita masih punya window untuk melakukan Operasi Modifikasi Cuaca ini kita minta saran dari OMC," kata dia.
Selain OMC, pemerintah menyiapkan water bombing untuk memadamkan titik api dari udara serta pengerahan pasukan darat untuk patroli dan pemadaman langsung di lapangan. Kombinasi tiga instrumen ini diharapkan menekan luas area terdampak sebelum musim hujan tiba.
September: Puncak Kekeringan dan Titik Api
September secara historis menjadi bulan dengan konsentrasi karhutla tertinggi di Indonesia. Kondisi el Nino atau kemarau panjang yang memperpanjang musim kering membuat lahan gambut dan hutan lebih rentan terbakar, terutama di wilayah yang memiliki lapisan gambut tebal.
Pemerintah sebelumnya telah menutup sembilan taman nasional yang masuk kategori rawan karhutla. Gunung Gede Pangrango juga kembali ditutup untuk pendakian karena risiko kebakaran yang masih tinggi, menyusul kebijakan serupa di kawasan konservasi lain.
Langkah penutupan area ini merupakan bagian dari upaya preventif sekaligus membatasi aktivitas manusia yang kerap menjadi pemicu utama kebakaran. Keputusan ini diambil setelah penilaian lapangan menunjukkan tingkat kerawanan yang melampaui ambang aman.
Koordinasi Lintas Lembaga dan Kesiapan Operasi
Operasi penanganan karhutla melibatkan koordinasi antara Kementerian Kehutanan, BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah di provinsi rawan. Ketersediaan pesawat untuk water bombing dan peralatan OMC disesuaikan dengan sebaran titik panas yang terpantau satelit.
Petugas di lapangan juga diperkuat untuk mempercepat respons terhadap munculnya titik api baru. Kecepatan pemadaman sejak deteksi awal menjadi kunci mencegah kebakaran meluas ke lahan gambut yang sulit dipadamkan setelah terbakar dalam.
Masyarakat di sekitar kawasan hutan diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
