KENDARI — Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji memimpin apel gelar pasukan di Lapangan Presisi Polda Sultra, Senin (26/10), sebagai penanda dimulainya operasi. Personel gabungan diterjunkan dari Polda Sultra dan jajaran lainnya.
Pelaksanaan operasi menempatkan edukasi dan pencegahan sebagai langkah utama. Penegakan hukum tetap dilakukan, tetapi diarahkan pada pelanggaran yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
10 Sasaran Operasi Patuh Anoa 2026 di Sultra
Selama 14 hari ke depan, petugas di lapangan memfokuskan pengawasan pada sepuluh jenis pelanggaran berikut:
- Pengendara yang melawan arus lalu lintas
- Pengendara sepeda motor tanpa helm berstandar
- Penggunaan knalpot tidak sesuai ketentuan atau knalpot brong
- Pengendara yang melakukan balap liar
- Pengemudi dan penumpang tanpa sabuk pengaman
- Pengendara yang merokok atau menggunakan telepon seluler saat berkendara
- Pengendara di bawah umur
- Pengendara yang berboncengan melebihi ketentuan
- Pengendara tanpa surat izin mengemudi (SIM)
- Kendaraan dengan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) tidak sesuai aturan
1.569 Kecelakaan dan 234 Korban Meninggal Jadi Latar Operasi
Angka kecelakaan lalu lintas di Sultra masih menjadi perhatian kepolisian. Data yang disampaikan dalam amanat Kapolda mencatat 1.569 kecelakaan dengan 234 korban meninggal dunia.
Himawan menilai kondisi itu membutuhkan penanganan berkelanjutan. Keterlibatan kepolisian disebutnya harus berjalan seiring kesadaran masyarakat mematuhi aturan lalu lintas.
"Kami harapkan operasi ini mampu menciptakan ruang jalan dan ruang publik yang aman melalui pelayanan serta penegakan hukum yang profesional, humanis, dan berkeadilan," ungkap Himawan dalam arahannya.
Personel Diminta Utamakan Keselamatan Warga
Kepada seluruh personel, Kapolda meminta tugas dijalankan secara profesional. Keselamatan masyarakat disebut menjadi prioritas selama operasi berlangsung.
Pengawasan lalu lintas di Kendari dan sejumlah kabupaten di Sultra akan berjalan hingga dua pekan ke depan. Evaluasi hasil operasi biasanya disampaikan kepolisian setelah masa penindakan berakhir.
