KENDARI — Ketua MBM Sultra Azhar Ajira menyerahkan laporan langsung ke Ditreskrimsus Polda Sultra. Dasar laporan adalah penelusuran data perizinan melalui Geoportal Kementerian ESDM serta observasi lapangan pada 5 Oktober 2026.
Keempat perusahaan yang dilaporkan adalah PT Hadi Jaya Pratama, PT Ruambulo Sio Group, PT ER Jaya Empat Lima, dan PT Bosku Sembilansembilan Perkasa. MBM Sultra menduga ada kegiatan penggalian, pengangkutan, dan penjualan material pasir dan batuan yang perlu diuji kesesuaiannya dengan izin usaha pertambangan.
Azhar menegaskan laporan ini harus ditindaklanjuti demi kepastian hukum. "Kami meminta Ditreskrimsus Polda Sultra menangani laporan ini secara profesional, transparan dan akuntabel," katanya.
Status WIUP Empat Perusahaan Menurut Pelapor
Dalam laporan, MBM Sultra merinci status wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) masing-masing perusahaan berdasarkan data yang mereka telusuri. Rincian ini masih membutuhkan verifikasi resmi dari instansi berwenang.
- PT Hadi Jaya Pratama — komoditas tanah urug, luas WIUP 25,56 hektare di Desa Amaroa, Uepai. Pelapor menyebut status masih tahap pencadangan dan belum menemukan catatan IUP atas nama perusahaan.
- PT Ruambulo Sio Group — komoditas pasir kuarsa, luas WIUP 30 hektare di Desa Rawua, Uepai. Pelapor mencantumkan SK Menteri ESDM No. 731/MB.03/DJB/WIUP/2021 dan menyebut belum menemukan catatan penerbitan IUP.
- PT ER Jaya Empat Lima — komoditas pasir pasang, luas WIUP 47,23 hektare mencakup Desa Panggulawu (Uepai) dan Kelurahan Tuoy (Unaaha). Disebut masih tahap pencadangan.
- PT Bosku Sembilansembilan Perkasa — komoditas kerikil berpasir alami (sirtu), luas WIUP 12,60 hektare di Kelurahan Tuoy, Unaaha. Belum ditemukan catatan IUP versi pelapor.
WIUP Bukan Izin Menambang
Secara aturan, WIUP bukan otomatis IUP. Penetapan WIUP tidak serta merta memberi hak untuk menambang — harus ada IUP resmi yang diterbitkan.
Jika terbukti menambang tanpa izin, pelaku terancam Pasal 158 dan Pasal 161 UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba. Ancaman hukumannya pidana penjara dan denda miliaran rupiah.
Empat Permintaan MBM Sultra ke Polda
MBM Sultra meminta Ditreskrimsus Polda Sultra melakukan pemeriksaan lapangan dan pencocokan titik koordinat WIUP. Mereka juga meminta pemeriksaan dokumen legalitas perusahaan serta klarifikasi direktur utama atau penanggung jawab keempat perusahaan.
Selain itu, pelapor meminta polisi berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Dinas ESDM Sultra. Perkembangan penanganan laporan juga diminta disampaikan kepada publik.
Dalam laporannya, MBM Sultra melampirkan dokumentasi visual yang beredar di akun Instagram @konaweinfo. Video itu jadi bahan awal penelusuran, namun waktu, lokasi, dan keterkaitannya dengan empat perusahaan terlapor masih harus diverifikasi secara forensik dan saksi.
Hingga berita ini tayang, redaksi belum menerima tanggapan resmi dari Ditreskrimsus Polda Sultra maupun klarifikasi dari keempat perusahaan tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab bagi para pihak.
