KENDARI — Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sultra, Erdi Baskoro, menyatakan sidak menyasar pengecer di dalam dan luar pasar. Petugas mengecek langsung ketersediaan stok beras SPHP serta memastikan harga jual di tingkat pengecer tidak melampaui batas yang ditetapkan pemerintah.
Batas harga yang diawasi adalah Rp 12.500 per kilogram untuk beras SPHP. Sementara untuk minyak goreng Minyakita, HET di tingkat konsumen ditetapkan Rp 15.700 per liter.
Harga Jual Beras SPHP dan Minyakita yang Wajib Dipatuhi Pengecer
Erdi menegaskan pengawasan berkala diperlukan untuk mengantisipasi sejumlah pelanggaran. Mulai dari kelangkaan pasokan, penjualan di atas HET, pengoplosan beras, hingga penggantian kemasan beras SPHP dengan kemasan lain.
"Dalam pelaksanaan ini petugas mengecek langsung ketersediaan stok di tingkat pengecer dan mengawasi, agar harga jual tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram," kata Erdi di Kendari, Jumat (30/10).
Selain beras SPHP, tim Bulog Sultra turut memantau ketersediaan dan stabilitas harga minyak goreng Minyakita. Pengawasan dilakukan untuk memastikan komoditas tersebut tetap tersedia dan dijual sesuai ketentuan pemerintah.
Ancaman Bulog: Evaluasi hingga Pemutusan Kerja Sama Mitra
Bulog memastikan tidak akan membiarkan praktik pengoplosan, penjualan di atas HET, maupun penggantian kemasan beras SPHP terjadi di Kota Kendari. Mitra penyalur yang terbukti melanggar akan dievaluasi hingga kerja samanya diputus.
Meski demikian, Bulog menjamin masyarakat tetap dapat mengakses beras SPHP melalui pedagang pasar maupun agen pengecer yang menjadi mitra penyaluran.
"Kita memastikan masyarakat bisa mendapatkan beras SPHP di pedagang pasar maupun di luar pasar, jadi ketersediaan SPHP masih tetap ada di kalangan masyarakat melalui agen-agen pengecer kami," ujarnya.
Mengapa Pengawasan Distribusi Pangan Diperketat
Pemantauan langsung dinilai menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh mitra penyalur mematuhi ketentuan distribusi dan penjualan beras SPHP. Praktik curang di tingkat pengecer berpotensi merugikan konsumen sekaligus mengacaukan stabilitas harga pangan pokok.
Melalui sidak dan pengawasan rutin, Bulog Sultra berupaya menjaga kelancaran distribusi bahan pangan pokok. Langkah tersebut sekaligus melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan konsumen.
