JAKARTA — Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh menyatakan perpindahan lokasi kerja itu menyusul tiga tahap sebelumnya yang memindahkan 27, 11, dan 48 pegawai. Dengan tambahan 15 pegawai pada tahap keempat, total penerima fasilitas pindah kantor BKN mencapai 101 orang hingga November 2026.
Program tersebut masuk dalam 15 Kebijakan BKN Pro-Karier ASN. Pegawai yang lolos dapat ditempatkan di unit kerja BKN Pusat, kantor regional, atau unit pelaksana teknis yang lokasinya lebih dekat dengan keluarga.
Empat Tahap Perpindahan Pegawai BKN
BKN menjalankan program secara bertahap. Tahap pertama memindahkan 27 pegawai, tahap kedua 11 pegawai, dan tahap ketiga 48 pegawai. Tahap keempat berjalan mulai November 2026 dengan 15 pegawai.
"Dengan tambahan tersebut, total pegawai BKN yang telah memperoleh kesempatan bekerja lebih dekat dengan keluarga mencapai 101 pegawai," kata Zudan dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (2/11/2026).
Alasan BKN: Biaya Hidup Dua Lokasi Jadi Beban Pegawai
Zudan menilai penempatan kerja yang jauh dari keluarga menambah pengeluaran pegawai. Biaya transportasi, akomodasi, hingga kebutuhan hidup di dua lokasi berbeda harus ditanggung sendiri.
"Selain itu, pegawai juga dapat menata kondisi ekonominya dengan lebih baik karena tidak lagi terbebani biaya transportasi maupun akomodasi akibat tinggal berjauhan dengan keluarga," imbuhnya.
Kedekatan dengan keluarga disebut berpengaruh pada kebahagiaan dan kondisi psikologis pegawai. BKN berharap ASN lebih fokus menjalankan tugas dan melayani masyarakat.
Bukan Kenaikan Jabatan, tapi Keseimbangan Kerja dan Keluarga
Menurut Zudan, pengembangan karier aparatur tidak cukup diukur dari kenaikan jabatan, peningkatan kompetensi, atau kesempatan menduduki posisi lebih tinggi. Lingkungan kerja dan kehidupan keluarga ikut diperhitungkan.
"Kebijakan ini menjadi salah satu wajah dari transformasi manajemen ASN yang tengah dibangun BKN sehingga karier ASN tetap tumbuh, kinerja tetap dijaga, tetapi ASN juga memiliki ruang untuk menjalani kehidupan keluarga secara lebih seimbang," tuturnya.
63 Instansi Pemerintah Adopsi Kebijakan Serupa
BKN mencatat lebih dari 63 instansi pemerintah di berbagai wilayah kerja kantor regional telah menerapkan kebijakan mendekatkan ASN ke keluarga dan domisili. Zudan mendorong kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengembangkan program serupa sesuai kebutuhan organisasi.
Salah satu contohnya program Si Zona di Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang disebut membantu sekitar 60 ASN bekerja lebih dekat dengan tempat tinggal. Atas penerapan itu, Zudan menyerahkan Humanis Leader Award kepada Bupati Bondowoso pada 23 Oktober 2026.
Pindah Kantor Tetap Terikat Kebutuhan Formasi
BKN menegaskan perpindahan lokasi kerja tidak bisa dilakukan bebas. Setiap penempatan mempertimbangkan kebutuhan formasi, ketersediaan pegawai, kesesuaian kompetensi, dan keberlangsungan tugas organisasi. ASN tetap wajib siap ditempatkan sesuai kebutuhan instansi.
"Kebijakan ini tentunya berorientasi pada kepentingan organisasi yang tetap dijaga, tetapi tetap memperhatikan kebutuhan pegawai," tegas Zudan.
BKN berharap kebijakan tersebut menginspirasi lebih banyak instansi pemerintah. Keseimbangan kehidupan kerja dan keluarga diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan kinerja serta kualitas pelayanan publik.
