KENDARI — Bidang Persandian Diskominfo Sultra bersama perangkat daerah mengevaluasi proses pendaftaran dan penggunaan tanda tangan elektronik dalam rapat koordinasi di Hotel Plaza Inn Kendari. Evaluasi menyoroti kendala penerbitan sertifikat elektronik yang selama ini memperlambat perluasan TTE di lingkungan pemprov.
Penerima Dokumen Bisa Periksa Identitas Penanda Tangan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Sultra, Pahri Yamsul, membuka rapat mewakili Sekretaris Daerah. Menurut Pahri, TTE tersertifikasi memungkinkan penerima dokumen memeriksa identitas penanda tangan dan mengetahui apakah isi dokumen berubah setelah ditandatangani.
"TTE tidak hanya mendukung kelancaran administrasi perkantoran dan persuratan elektronik, tetapi juga layanan penerbitan dokumen strategis seperti e-ijazah di sektor pendidikan. Oleh karena itu, pengelolaan dan penggunaannya harus dilaksanakan secara tertib, terstandar, aman, dan berkelanjutan," kata Pahri.
Perangkat Daerah Diminta Tetapkan Pejabat Penanda Tangan
Sekretaris Diskominfo Sultra, Wa Ode Iis Indriyani, yang mewakili Kepala Dinas, meminta setiap perangkat daerah segera menetapkan pejabat penanda tangan dan agen TTE. Perangkat daerah juga diminta mempercepat proses penerbitan sertifikat elektronik agar penggunaan TTE dapat diperluas dari surat dinas hingga dokumen layanan publik.
Wa Ode Iis mengingatkan perangkat daerah agar menjaga kerahasiaan kunci privat yang digunakan untuk menandatangani dokumen elektronik. Standar keamanan yang wajib dipatuhi merujuk pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021.
Jika muncul kendala teknis atau terjadi mutasi pejabat penanda tangan, perangkat daerah diminta segera berkoordinasi dengan Bidang Persandian Diskominfo Sultra. Evaluasi berkala dinilai perlu agar penerapan TTE dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berjalan aman di seluruh perangkat daerah.
Dokumen Layanan Publik Ditargetkan Terbit Lebih Cepat
Pemprov Sultra berharap hasil rakor menjadi dasar untuk menindaklanjuti kendala yang dihadapi perangkat daerah. Dengan begitu, dokumen layanan publik dapat diterbitkan lebih cepat dan masyarakat punya cara memeriksa keasliannya.
