KENDARI — Ketua Bawaslu Sultra Iwan Rompo Banne menyatakan pengawasan Pemilu bukan pekerjaan satu lembaga. Menurutnya, keterlibatan organisasi kepemudaan menjadi kunci mencegah pelanggaran sejak dini.
Kolaborasi dengan Pemuda LIRA Sultra diarahkan pada penguatan edukasi politik dan sosialisasi pengawasan Pemilu ke masyarakat.
Empat Sasaran Pengawasan yang Disepakati
Kerja sama Bawaslu dan Pemuda LIRA Sultra menyasar sejumlah praktik yang rawan muncul di setiap tahapan Pemilu. Empat di antaranya:
- Politik uang
- Penyebaran berita bohong
- Politisasi SARA
- Penyalahgunaan kewenangan
Iwan menegaskan partisipasi publik berperan menjaga kualitas demokrasi di Sulawesi Tenggara. Pengawasan yang melibatkan warga dinilai lebih efektif menjaring potensi pelanggaran lebih awal.
"Pengawasan Pemilu bukan semata-mata menjadi tanggung jawab Bawaslu, tetapi membutuhkan dukungan, kepedulian, serta partisipasi aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan," kata Iwan.
Pemuda LIRA Siap Turun ke Akar Rumput
Ketua DPW Pemuda LIRA Sultra, Pemrin, menyebut penandatanganan PKS sebagai komitmen organisasinya mengawal demokrasi di provinsi ini. Pemuda LIRA mengambil peran melalui edukasi politik dan penyebarluasan informasi pengawasan Pemilu.
Organisasi itu juga mendorong masyarakat berani melaporkan dugaan pelanggaran melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Menurut Pemrin, jangkauan pengawasan partisipatif perlu diperluas ke kalangan pemuda, mahasiswa, komunitas, hingga warga di tingkat akar rumput.
Pemuda LIRA berharap kerja sama tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Program konkret yang melibatkan masyarakat menjadi ukuran keberhasilan sinergi ini.
Bawaslu dan Pemuda LIRA Sultra menargetkan terbangunnya budaya pengawasan yang independen, kritis, dan bertanggung jawab demi Pemilu berintegritas.
