KENDARI — Langkah KMPH Sultra menyerahkan dokumen tambahan merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2025. Dari dokumen itu, kelompok mahasiswa menyoroti realisasi belanja operasional badan ad hoc KPU Konawe Selatan yang mencapai Rp 11,79 miliar.
Sebagian dari belanja tersebut, yakni Rp 1.912.372.500, tercatat belum didukung dokumen pertanggungjawaban yang sah dan lengkap. Angka inilah yang menjadi pintu masuk bagi KMPH untuk meminta aparat penegak hukum menelusuri lebih dalam.
Rp 54,39 Miliar Dana Hibah Pilkada Ikut Diminta Diperiksa
Sorotan tidak berhenti pada belanja badan ad hoc. KMPH juga meminta Kejati Sultra memeriksa dana hibah Pilkada 2024 untuk KPU Konawe Selatan yang nilainya mencapai Rp 54.392.500.000 atau sekitar Rp 54,39 miliar.
Dana bersumber dari APBD Kabupaten Konawe Selatan itu dialokasikan untuk penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati. Menurut KMPH, besarnya anggaran mesti diikuti pengawasan yang sepadan, mulai dari perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan, pembayaran kepada pihak ketiga, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Penyidik Diminta Uji Setiap Transaksi, Bukan Sekadar Benahi Administrasi
Bagi kelompok mahasiswa ini, persoalan tidak cukup diselesaikan lewat pembenahan administrasi. Mereka meminta penyidik menguji setiap transaksi, memeriksa dokumen pencairan, mengidentifikasi penerima pembayaran, serta memastikan penggunaan anggaran benar-benar sesuai kegiatan di lapangan.
KMPH menegaskan temuan administrasi dalam pemeriksaan BPK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi. Karena itu, mereka meminta Kejati melakukan pendalaman untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan dan potensi kerugian keuangan negara.
Ketua KMPH: Jangan Berhenti Jadi Tumpukan Berkas Mati
Ketua Umum KMPH Sultra Maman Marobo menyebut penyerahan dokumen tambahan sebagai bentuk keseriusan organisasinya mengawal laporan. Ia berharap informasi dan dokumen yang disampaikan tidak berhenti sebagai arsip pengaduan tanpa tindak lanjut.
"Kami tidak ingin laporan ini hanya berakhir menjadi tumpukan berkas mati di meja penegak hukum. Temuan BPK sebesar Rp1,9 miliar lebih harus ditelusuri sampai tuntas, dan aliran dana hibah KPU Konsel sebesar Rp54,39 miliar wajib diperiksa secara menyeluruh," tegas Maman di Kendari, Jumat (6/11/2026).
Menurut Maman, anggaran penyelenggaraan pesta demokrasi merupakan uang publik yang harus dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan dana, katanya, harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum.
Minta Kejati Tak Beri Perlakuan Berbeda ke Pihak Mana Pun
KMPH juga meminta Kejati Sultra bekerja profesional dan tidak memberikan perlakuan berbeda kepada pihak mana pun. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti cukup mengenai tindak pidana, mereka berharap penanganan perkara ditingkatkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Organisasi mahasiswa itu menyatakan akan terus mengawal persoalan sampai memperoleh kejelasan. Kini perhatian tertuju pada langkah Kejati Sultra merespons dokumen tambahan yang diserahkan mahasiswa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak KPU Kabupaten Konawe Selatan terkait poin-poin tuntutan yang dilayangkan. Penelusuran berbasis bukti dan penjelasan resmi dinilai penting agar pengelolaan anggaran Pemilu dan Pilkada di Konawe Selatan tidak menyisakan tanda tanya.
