KENDARI — Perhelatan apresiasi kepala daerah di Kendari tidak hanya menjadi ajang seremonial, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi warga. Gubernur Sulawesi Tenggara menyebut perputaran uang dari kegiatan ini mengalir deras ke pelaku UMKM lokal yang memasok kebutuhan logistik dan jasa selama acara.
Menurut data yang dihimpun dari panitia, sedikitnya 350 pelaku UMKM terlibat langsung sebagai pemasok makanan, minuman, hingga cinderamata. Nilai transaksi yang tercatat selama penyelenggaraan mencapai Rp 4,8 miliar, naik signifikan dibandingkan kegiatan serupa tahun sebelumnya.
Ratusan UMKM Jadi Pemasok Utama
Para pedagang di sekitar lokasi acara mengaku omzet mereka meningkat dua hingga tiga kali lipat selama ajang berlangsung. Salah satu pedagang gorengan di kawasan Bende, Kendari, menyebut ia bisa menjual hingga 500 bungkus per hari, padahal biasanya hanya seratusan.
“Biasanya sepi, pas ada acara begini dagangan laris. Saya sampai harus tambah karyawan harian,” ujar Sitti, pedagang kaki lima yang mangkal di dekat venue.
Gubernur Sultra menambahkan, model pengadaan barang dan jasa yang melibatkan UMKM ini akan menjadi protokol tetap pada setiap agenda resmi pemerintah daerah ke depan. “Ini bukan sekadar seremonial. Kami pastikan setiap rupiah APBD berputar di masyarakat,” katanya dalam sambutan penutupan acara.
Berapa Lama Dampak Ekonomi Ini Bertahan?
Meski perputaran uang terbesar terjadi selama tiga hari pelaksanaan, efeknya masih terasa hingga sepekan setelahnya. Hotel-hotel kelas menengah di Kendari melaporkan tingkat okupansi di atas 80 persen selama periode tersebut. Warung makan dan penyedia transportasi daring juga menikmati lonjakan pesanan.
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sultra mengakui bahwa ajang seperti ini menjadi momentum untuk memperkenalkan produk lokal ke khalayak lebih luas, termasuk pejabat dari daerah lain yang hadir. “Banyak yang pesan ulang setelah acara selesai. Ini peluang pasar baru,” ujarnya.
Apa Langkah Selanjutnya untuk UMKM Lokal?
Pemprov Sultra berencana memetakan kembali potensi UMKM di 17 kabupaten/kota agar bisa dilibatkan dalam setiap event berskala provinsi. Pendataan kapasitas produksi dan standar kemasan akan dilakukan agar produk lokal mampu bersaing dengan pemasok dari luar daerah.
Gubernur juga menginstruksikan agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengalokasikan minimal 30 persen anggaran belanja barang dan jasa untuk UMKM binaan. “Tidak ada alasan lagi. Data kami sudah ada, tinggal eksekusi,” tegasnya.
Apakah UMKM Siap dengan Permintaan Skala Besar?
Sejumlah pelaku usaha mengaku masih terkendala modal dan kapasitas produksi untuk memenuhi pesanan massal. Pemerintah berjanji akan memfasilitasi akses kredit lunak melalui bank pembangunan daerah dan koperasi simpan pinjam.
“Kami dorong mereka bergabung dalam koperasi agar bisa ambil order besar. Sendiri-sendiri berat, bareng-bareng jadi kuat,” ujar Kadis Koperasi dan UMKM Sultra.
Bagaimana Cara UMKM Mendaftar Jadi Pemasok?
Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal resmi Dinas Koperasi dan UMKM Sultra. Pelaku usaha hanya perlu melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan portofolio produk. Verifikasi dilakukan dalam waktu tiga hari kerja.
Bagi UMKM yang belum memiliki NIB, pemerintah menyediakan layanan pendampingan gratis di kantor dinas setempat. “Jangan takut urus administrasi. Kami bantu dari awal sampai dapat pesanan,” kata Kadis.
