KOLAKA — Wakil Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik, menilai pencopotan Kepala BGN sebagai bentuk keseriusan Presiden Prabowo dalam mengawal program strategis. Ia mendukung penuh langkah tersebut karena dianggap sebagai upaya menyelamatkan program MBG yang menyasar jutaan anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Tenggara.
Apa Dampak Pergantian Kepala BGN bagi Program MBG?
Syaifullah menjelaskan bahwa rotasi di pucuk pimpinan BGN tidak akan mengganggu kelancaran distribusi makanan bergizi di lapangan. Ia justru meyakini pergantian ini akan memperkuat tata kelola program agar lebih transparan dan akuntabel.
"Langkah Pak Presiden ini sangat tepat. Program MBG adalah program besar yang menyentuh langsung rakyat. Kalau ada masalah di manajemen atas, harus segera dibenahi agar tidak berdampak ke penerima manfaat di daerah," ujar Syaifullah dalam keterangan yang diterima media.
Siapa yang Paling Terdampak jika Program MBG Gagal?
Menurut politikus Partai Golkar ini, kegagalan program MBG akan berimbas langsung pada anak-anak sekolah di daerah terpencil dan keluarga kurang mampu. Di Kolaka sendiri, ribuan siswa dan balita telah menjadi penerima manfaat program tersebut sejak diluncurkan.
"Jika program ini mandek, anak-anak kita yang jadi korban. Makanya kami di DPRD sangat mendukung langkah tegas Presiden. Jangan sampai ada oknum yang main-main dengan program yang menyangkut gizi generasi penerus bangsa," tegasnya.
Bagaimana Nasib Program MBG di Kolaka Setelah Pergantian Kepala BGN?
Syaifullah memastikan program MBG di Kabupaten Kolaka tetap berjalan normal. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir dengan isu mutasi di tingkat pusat karena implementasi di daerah tidak terpengaruh secara langsung.
"Tim pelaksana di lapangan tetap bekerja. Yang berubah hanya komando di atas. Saya yakin pengganti Kepala BGN nanti akan lebih baik dan bisa menyempurnakan program ini," katanya.
Apakah ada potensi penyimpangan dalam program MBG?
Syaifullah mengakui bahwa program sebesar MBG rawan disusupi kepentingan tertentu. Ia mendorong aparat penegak hukum untuk turut mengawasi jalannya program agar tidak ada kebocoran anggaran. "Kami di DPRD juga akan terus mengawal. Jangan sampai ada yang memanfaatkan program rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompok," pungkasnya.
