KONAWE — Rapat konsultasi yang digelar Rabu (26/8/2026) itu dipimpin langsung Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd., M.M. Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe, Dr. Ferdinand, S.P., M.H., mewakili Bupati Konawe yang berhalangan hadir sebagai ketua TAPD.
Ferdinand memaparkan sejumlah dasar penyusunan rancangan KUA-PPAS perubahan ini. Menurutnya, perubahan anggaran tidak bisa dihindari karena ada beberapa hal yang harus diselesaikan, mulai dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga potensi kesalahan penempatan kode rekening pada sejumlah belanja di penganggaran awal.
Postur Fiskal: Pendapatan Naik, Belanja Ikut Terkerek
Dari sisi pendapatan, proyeksi awal Rp 1,628 triliun dalam APBD induk diusulkan naik menjadi Rp 1,675 triliun atau bertambah sekitar Rp 47 miliar. Namun, lonjakan belanja yang lebih tinggi membuat postur APBD Konawe mengalami defisit sekitar Rp 174 miliar.
Pemerintah daerah menyiapkan skema pembiayaan untuk menutup kebutuhan defisit tersebut melalui penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
Belanja Pegawai Serap 46,88 Persen, Infrastruktur Jalan Digenjot
Ferdinand mengungkapkan, struktur belanja daerah masih didominasi belanja operasional dengan porsi sekitar 69,36 persen. Dari komposisi tersebut, belanja pegawai menyerap sekitar 46,88 persen atau senilai kurang lebih Rp 867,1 miliar.
"Belanja pegawai ini perlu diurai antara kewajiban, belanja yang mengikat, dan komponen yang masih dapat dikendalikan," katanya.
Di sisi lain, ada kabar baik untuk pembangunan infrastruktur. Alokasi belanja modal untuk jalan, jaringan, dan irigasi meningkat sekitar Rp 17,6 miliar menjadi Rp 85,83 miliar. Kenaikan ini dinilai menunjukkan adanya pergeseran fokus belanja ke infrastruktur yang mendukung konektivitas dan pelayanan masyarakat.
Mandatory Spending Pendidikan Lampaui Batas Minimal
Untuk memenuhi amanat peraturan perundang-undangan, alokasi sektor pendidikan mencapai sekitar 25,67 persen, melampaui batas minimal 20 persen. Sementara alokasi untuk sektor kesehatan di luar belanja gaji juga menjadi bagian dari pemenuhan kewajiban mandatory spending.
Meski begitu, Ferdinand menyoroti alokasi infrastruktur pelayanan publik yang masih berada di angka sekitar 26,73 persen. Menurutnya, angka tersebut masih menyisakan ruang untuk penyesuaian agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.
"Kalau substansinya sudah 100 persen, tinggal bagaimana mengatur dan menggeser komposisinya sesuai kebutuhan," ujarnya.
PHK di Kawasan Industri Diprediksi Tekan Pertumbuhan Ekonomi
Pembahasan juga menyinggung target makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe yang sebelumnya direncanakan sekitar 18 persen, dalam rancangan perubahan disesuaikan menjadi 15,43 persen.
Ferdinand mengingatkan bahwa target tersebut sangat bergantung pada kondisi sektor manufaktur, khususnya aktivitas kawasan industri di Konawe. Ia menyebutkan adanya informasi mengenai pengurangan tenaga kerja di kawasan industri yang diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 karyawan.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi tingkat produksi dan pada akhirnya berdampak terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Konawe.
"Kalau target produksi berkurang, biasanya akan berdampak pada perhitungan PDRB kita. Ini penting untuk kita diskusikan bersama," katanya.
Meski demikian, sejumlah indikator makro ekonomi lainnya masih menunjukkan arah positif dan diharapkan dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Seluruh data dan informasi yang berkaitan dengan substansi KUA-PPAS Perubahan 2026 akan terus dibahas dalam tahapan selanjutnya bersama DPRD.
