Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiagakan sembilan unit mobil tangki air untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh kabupaten/kota berisiko tinggi. Armada ini sengaja tidak dipusatkan di Kendari, melainkan langsung ditempatkan di titik rawan agar respons darurat lebih cepat. Langkah ini diambil menyusul proyeksi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung pada September hingga Oktober 2026.
KENDARI — Tujuh wilayah di Sulawesi Tenggara masuk kategori risiko tinggi karhutla, yakni Kabupaten Kolaka, Konawe, Konawe Selatan, Bombana, Buton Tengah, Kota Baubau, dan Kota Kendari. Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyebut sepuluh kabupaten/kota lainnya berada pada tingkat risiko sedang.
Keputusan untuk menyebar mobil tangki air ke daerah rawan, bukan memusatkannya di ibu kota provinsi, diambil agar proses pemadaman tidak terlambat saat api mulai muncul. "Jika sarana pendukung disimpan di Kendari, akan membutuhkan waktu saat penanganan emergency. Oleh karena itu, kita tempatkan langsung di daerah rawan agar begitu terjadi karhutla dapat segera dioperasikan," ujar Andi di Kendari, Rabu.
Puncak Kemarau Diprediksi September-Oktober 2026
Kewaspadaan diperketat setelah laporan resmi Stasiun Klimatologi BMKG Sultra memproyeksikan durasi kekeringan mencapai 21 dasarian. Pemetaan dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Provinsi Sultra 2022-2026 juga menunjukkan seluruh kabupaten dan kota di wilayah ini memiliki potensi kerawanan tinggi terhadap bencana kekeringan.
Ancaman hidrometeorologi ini tidak hanya berujung pada karhutla, tetapi juga krisis air bersih bagi warga. Karena itu, kesiapan armada pemadam menjadi faktor krusial dalam menekan dampak yang lebih luas.
Posko Siaga Wajib Aktif di Setiap Daerah
Andi Sumangerukka menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk segera mengaktifkan Posko Siaga Bencana. Posko ini menjadi pusat koordinasi jika terjadi kebakaran maupun kekeringan di wilayah masing-masing.
Selain menyiagakan peralatan fisik, pemerintah provinsi juga menggelar simulasi teknis. Kegiatan ini bertujuan melatih kesiapan taktis personel dalam mengoperasikan sarana pemadam serta menyelaraskan alur regulasi darurat antar-instansi terkait.
Langkah ini memastikan prosedur penanganan bencana berjalan sesuai standar, mulai dari deteksi dini hingga mobilisasi armada ke lokasi terdampak.
