KOLAKA UTARA — Ketua DPC PPP Kolaka Utara Mustamrin Saleh menegaskan bahwa pihaknya mendukung langkah pemberhentian kedua kader dari struktur kepengurusan DPP PPP. Dukungan disampaikan bersama jajaran pengurus cabang, menyusul keputusan restrukturisasi kepengurusan DPP PPP periode 2025–2030 yang menjadi perhatian internal partai.
Bagi pengurus daerah, penataan kepengurusan di tingkat pusat dibutuhkan agar koordinasi antara DPP, DPW, dan DPC tetap terjaga. Konsolidasi organisasi dinilai menjadi kunci untuk menjaga soliditas kader di tingkat kabupaten.
Mengapa DPC Kolaka Utara Mendukung Pemberhentian
Mustamrin menyebut konsolidasi organisasi sebagai hal penting untuk memastikan roda kepartaian tetap berjalan. Penataan struktur di pusat diharapkan memperkuat komunikasi organisasi dari tingkat pusat hingga cabang.
Konsolidasi juga dinilai penting dalam menghadapi agenda politik mendatang, termasuk persiapan verifikasi partai politik dan Pemilu 2029. Dengan struktur yang terkoordinasi, pengurus daerah diharapkan lebih fokus memperkuat kelembagaan partai dan membangun komunikasi dengan masyarakat.
Dukungan Tetap Harus Mengacu AD/ART
Meski menyatakan dukungan, DPC PPP Kolaka Utara menegaskan setiap keputusan terkait pemberhentian dan perubahan struktur kepengurusan harus mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta mekanisme organisasi yang berlaku.
Sikap tersebut menjadi bagian dari respons pengurus daerah di Sulawesi Tenggara terhadap keputusan restrukturisasi yang belakangan menjadi perhatian internal partai. Sebelumnya, keputusan pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin juga menuai tanggapan terkait prosedur pelaksanaannya.
Kepastian Restrukturisasi Masih Ranah Internal PPP
Dukungan DPC PPP Kolaka Utara menambah respons dari jajaran pengurus daerah di tengah dinamika internal partai. Kepastian pelaksanaan restrukturisasi dan penyelesaian persoalan kepengurusan tetap menjadi ranah internal PPP sesuai ketentuan organisasi.
