SULAWESI TENGGARA — Kementerian Kelautan dan Perikanan menempatkan pelestarian warisan maritim bawah laut sebagai bagian dari agenda ekonomi biru nasional. Forum The 6th Asia-Pacific Conference on Maritime and Underwater Cultural Heritage (APCONF6) di Denpasar, Bali, pada 26-31 Oktober 2026 menjadi wadah mempertemukan peneliti, pemerintah, komunitas pesisir, hingga investor. Situs bawah laut yang terkelola baik dinilai bisa menopang ekosistem sekaligus penghidupan warga pesisir.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan kekayaan laut Indonesia tidak berhenti pada sumber daya alam. Warisan bawah laut, menurutnya, juga menjadi rumah bagi beragam biota dan di sejumlah daerah telah dikelola menjadi destinasi wisata.
"Kekayaan laut kita tidak sebatas sumber daya alam, termasuk juga warisan-warisan bahwa laut yang selama ini menjadi rumah macam-macam biota. Di beberapa daerah bahkan, warisan bawah laut bahkan dikelola dengan baik menjadi destinasi wisata," kata Trenggono, Sabtu (31/10).
Riset dan Pemetaan Situs Jadi Prioritas
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano mencontohkan Situs USAT Liberty, bangkai kapal kargo milik Angkatan Darat Amerika Serikat di dasar laut Tulamben, Bali. Situs itu dinilai membuktikan kapal karam bisa mendukung habitat biota sekaligus wisata bahari.
Menurut Irwan, situs semacam itu merupakan jejak peradaban yang terhubung dengan kehidupan laut dan penghidupan masyarakat sekitar. Penguatan riset, pemetaan, dan pemantauan situs menjadi kunci, dengan masyarakat pesisir diposisikan sebagai pelaku utama pelestarian.
"Dalam menghadapi perubahan iklim, pencemaran, dan kerusakan habitat, penguatan riset, pemetaan, serta pemantauan situs dengan menempatkan masyarakat pesisir sebagai pelaku utama pelestarian merupakan kunci penting," kata Irwan.
Kearifan Lokal sebagai Landasan Pengelolaan
Irwan menyebut kearifan lokal seperti sasi, Panglima Laot, dan awig-awig sebagai contoh landasan pengelolaan laut yang bertanggung jawab. Praktik adat itu dinilai perlu terus dirawat sebagai bagian dari kebijakan ekonomi biru KKP yang memadukan pendekatan lingkungan dan ekonomi.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP) I Nyoman Radiarta menambahkan, warisan maritim mencerminkan pengetahuan, tradisi, identitas, dan hubungan antara manusia dan lingkungan perairan dari generasi ke generasi. Kolaborasi lintas pihak diharapkan melindungi warisan yang unik dan terbatas itu sekaligus mendukung mata pencaharian berkelanjutan.
Peserta dan Agenda APCONF6
APCONF6 mengangkat tema "Traditions and Trajectories: Maritime Heritage and Blue Economies in Asia-Pacific". Forum ini diselenggarakan KKP bersama mitra dalam dan luar negeri, dengan peserta mencakup peneliti, akademisi, pemerintah, komunitas pesisir, masyarakat adat, organisasi internasional, pelaku usaha, dan investor.
Trenggono berharap forum tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi, dan dialog kebijakan. Tujuannya menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan pembangunan ekonomi biru.
"Forum ini harsus benar-benar menjadi ruang pertukaran pengetahuan, penguatan kolaborasi, dan dialog kebijakan untuk menghubungkan pelestarian warisan maritim dengan pembangunan ekonomi biru," ujar Trenggono.
15 Tahun APCONF dan Jejak Para Pendiri
Penyelenggaraan di Bali menandai 15 tahun APCONF atau Crystal Anniversary. Forum ini bermula di Manila, Filipina, pada 2011. Pada edisi kali ini hadir para ketua terdahulu dan pendiri forum dari Manila, Hawaii, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan Indonesia.
Bagi pelaku usaha wisata bahari, pembahasan APCONF6 menyentuh langsung kepentingan mereka: situs bawah laut yang terpetakan dan terlindungi membuka peluang paket wisata selam yang lebih tertata. Sementara bagi pemerintah daerah, pengelolaan situs bersama komunitas pesisir menjadi jalan menyeimbangkan konservasi dan pendapatan warga.
