RAHA — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Muna telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan agar 12 ruas jalan di 22 kecamatan masuk dalam program IJD. Kepala Dinas PUPR Muna, Mustajab, mengatakan pihaknya sudah menyerahkan dokumen kesiapan seperti surat permohonan bupati ke Menteri PU, surat pernyataan kesiapan menerima hibah APBN, dan surat kepastian status lahan yang bebas sengketa.
Poros Mantobua-Lohia Jadi Prioritas Usulan
Salah satu ruas yang menjadi perhatian utama adalah poros Mantobua-Lohia yang beberapa waktu lalu sempat diblokir warga dan viral di media sosial akibat kondisinya yang rusak parah. Mustajab menyebut ruas tersebut telah mendapat atensi langsung dari Menteri PU Dody Hanggodo setelah Ridwan Bae menyampaikannya di Komisi V DPR RI.
“Kita sangat bersyukur, jalan itu telah mendapat perhatian dari Pak Ridwan dan telah diatensi oleh Menteri PU, Dody Hanggodo,” ungkap Mustajab, Kamis (4/6/2026).
Persaingan Ketat Antar Daerah: Ridwan Bae Jadi Eksekutor
Menurut Mustajab, peran Ridwan Bae sebagai eksekutor di DPR RI sangat krusial karena persaingan antar daerah untuk mendapatkan alokasi IJD sangat ketat. Usulan yang sudah diverifikasi Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sultra dan diinput ke aplikasi SiTIA Kementerian PU harus melalui tahapan verifikasi lanjutan di Direktorat Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.
“Dari usulan itu, peran Pak Ridwan Bae sangat penting sebagai eksekutor, karena persaingan antar wilayah di Indonesia sangatlah ketat,” kata Mustajab.
Tak Hanya Jalan, Pemkab Juga Usulkan SPAM dan Pasar
Selain 12 ruas jalan, Pemkab Muna melalui Ridwan Bae juga mengusulkan anggaran untuk pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kota Raha sebesar Rp 21 miliar, SPAM Duruka Rp 26 miliar, dan Pasar Manguntara Rp 34 miliar. Tak ketinggalan, ada usulan Inpres Irigasi Daerah di 5 lokasi serta 14 lokasi Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) sebesar Rp 28 miliar.
Syarat Utama: Dokumen Lengkap dari Pemkab
Wakil Ketua DPRD Muna, Muhamad Natsir Ido, mengapresiasi langkah pemkab yang telah melengkapi dokumen administrasi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa tanpa dokumen yang lengkap, pemerintah pusat tidak akan menurunkan program tersebut.
“Harus kita akui peran pemkab dalam usulan IJD. Prinsipnya saat ini, pemkab dan Pak Ridwan terus berkolaborasi bersama-sama membangun daerah,” kata Natsir yang juga menjabat Ketua DPD II Golkar Muna.
Ridwan Bae: Saya Akan Perjuangkan Infrastruktur Muna
Ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan kebutuhan infrastruktur di Bumi Sowite. Namun ia mengingatkan bahwa seluruh persyaratan teknis dan administratif harus dipenuhi oleh pemkab terlebih dahulu.
“Insya Allah, saya akan terus perjuangkan pembangunan infrastruktur di Muna,” cetus Ridwan Bae.
