SULAWESI TENGGARA — Pekan lalu, White House mengeluarkan perintah mendadak kepada Anthropic, perusahaan AI terkemuka, untuk membatasi distribusi model kecerdasan buatan mereka, Mythos dan Fable, ke luar Amerika Serikat. Langkah ini diambil dengan dalih kekhawatiran keamanan nasional yang tidak disebutkan secara rinci. Akibatnya, kedua model tersebut langsung ditarik dari peredaran dan tidak dapat diakses oleh siapa pun selama seminggu terakhir.
Apa Itu Mythos dan Mengapa Dilarang?
Sejak diluncurkan pada April lalu, Mythos dipasarkan oleh Anthropic sebagai alat keamanan siber yang sangat kuat. Perusahaan mengklaim model ini bisa "mengacaukan internet" jika tersebar terlalu luas. Karena itu, aksesnya sangat dibatasi hanya untuk sekitar 150 perusahaan dan organisasi pemerintah yang telah melewati verasi ketat.
Tujuan awal Mythos adalah membantu tim keamanan (defender) untuk mengamankan perangkat lunak dan layanan mereka sebelum peretas jahat (bad guys) bisa mencapai kemampuan setara. Namun, dua insiden kemudian memicu larangan ekspor ini.
Pertama, Anthropic memberikan akses Mythos kepada sebuah perusahaan telekomunikasi Korea Selatan yang kemudian dicurigai oleh pejabat AS memiliki hubungan dengan China. Perusahaan yang diyakini adalah SK Telecom itu membantah tuduhan tersebut. Kedua, CEO Amazon, Andy Jassy, melaporkan bahwa peneliti Amazon berhasil menemukan cara untuk menembus sistem keamanan (jailbreak) model Fable 5. Anthropic membantah klaim "jailbreak" tersebut dan menyebutnya sebagai celah sempit yang sudah diperbaiki.
Sejarah Panjang Kegagalan Kontrol Ekspor Teknologi Siber
Upaya pemerintah AS untuk mengendalikan penyebaran teknologi siber melalui kontrol ekspor bukanlah hal baru. Sayangnya, catatan sejarah menunjukkan pendekatan ini seringkali gagal.
Salah satu kegagalan paling spektakuler terjadi pada awal hingga pertengahan 1990-an. Saat itu,???? sempat mengkriminalisasi pembuat perangkat lunak enkripsi bernama Pretty Good Privacy (PGP), Phil Zimmermann. PGP adalah alat yang bisa mengenkripsi data sehingga hampir mustahil dipecahkan meskipun disadap saat melintas di internet. Pemerintah AS menganggap PGP sebagai "senjata berbahaya" karena menghalangi badan intelijen mereka mengintai email.
Alih-alih menyerah, Zimmermann melawan dengan menerbitkan kode sumber PGP dalam bentuk buku cetak. Tindakan ini memicu apa yang dikenal sebagai "Perang Kripto" (Crypto Wars). Akhirnya, penyelidikan kriminal terhadapnya dihentikan, dan langkah ini justru membuka jalan bagi algoritma enkripsi end-to-end yang kini digunakan oleh miliaran pengguna Signal dan WhatsApp.
Kegagalan Wassenaar dalam Mengendalikan Spyware
Contoh lain adalah upaya mengendalikan penyebaran spyware melalui Perjanjian Wassenaar. Pada awal 2010-an, para peneliti menemukan spyware buatan Barat digunakan untuk melawan aktivis di Timur Tengah. Sebagai respons, beberapa negara sepakat untuk memperluas Perjanjian Wassenaar, sebuah traktat internasional yang membatasi ekspor perangkat lunak dan teknologi penggunaan ganda (dual-use), yaitu teknologi yang bisa digunakan untuk sipil maupun militer.
Tujuannya adalah mengklasifikasikan perangkat lunak pengawasan dan peretasan sebagai teknologi penggunaan ganda, sehingga pembuat spyware wajib memiliki lisensi ekspor untuk menjual produk mereka ke luar negeri. Namun, Perjanjian Wassenaar memiliki dua kelemahan mendasar. Pertama, beberapa negara penghasil spyware besar, seperti Israel, tidak menaati perjanjian ini. Kedua, penerapan perjanjian sangat bergantung pada diskresi masing-masing negara.
Contohnya, pemerintah Italia sempat memberikan lisensi ekspor kepada Hacking Team, salah satu pembuat spyware terbesar di negara itu, meskipun perusahaan tersebut telah menjual alatnya ke pemerintah otoriter yang menggunakannya untuk meretas jurnalis dan aktivis HAM. Negara-negara Eropa lainnya pun dinilai longgar dalam mengawasi ekspor spyware ke rezim otoriter.
Dampak bagi Pengguna Teknologi di Indonesia
Bagi penggemar teknologi di Indonesia, kisah ini menjadi pengingat bahwa kebijakan kontrol teknologi seringkali tidak berjalan mulus. Pelarangan akses ke alat keamanan siber seperti Mythos justru bisa menghambat upaya pertahanan siber global. Sejarah menunjukkan bahwa teknologi yang dianggap berbahaya oleh pemerintah seringkali justru menjadi fondasi bagi inovasi keamanan yang kita nikmati sehari-hari, seperti enkripsi pesan instan.
Keputusan akhir dari sengketa antara Anthropic dan pemerintah AS ini tidak hanya akan menentukan akses pasar luar negeri bagi perusahaan AI, tetapi juga akan menjadi aturan main bagi laboratorium AI lainnya di masa depan.
