UNAAHA — Seorang warga Konawe selama bertahun-tahun hidup tanpa KTP dan kartu BPJS. Saat sakit dan harus dirawat di rumah sakit jiwa, ia diperlakukan sebagai pasien umum. Keluarganya terpaksa membawanya pulang karena tak ada jaminan kesehatan. Kisah itu diungkapkan Plt Kepala Disdukcapil Konawe, Drs. Jabal Nur, M.Si, saat ditemui di Unaaha, Kamis (21/5/2026).
“Tidak punya KTP. Diantar ke rumah sakit jiwa, dibayar fasilitas pasien umum. Bawa pulanglah mereka. Sekarang, Alhamdulillah, sudah bisa,” ujar Jabal Nur dengan nada haru.
Pelayanan Menyasar 7 Kecamatan dan Lapas
Program prioritas unggulan Bupati dan Wakil Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, ST, dan H. Syamsul Ibrahim, SE, M.Si, berjalan sejak Maret 2026. Tim Disdukcapil turun langsung ke desa-desa terpencil dan terluar untuk menjangkau warga yang selama ini kesulitan mengakses dokumen kependudukan.
Jabal Nur merinci, pelayanan telah menjangkau sejumlah kecamatan. Di Kecamatan Lalonggasumeeto, 20 orang terlayani. Di Bondoala, 3 warga disabilitas mendapat KTP. Lambuya 2 orang, SP A Desa Anggohu di Kecamatan Tongauna Utara 3 orang, dan Kecamatan Besulutu 3 orang. Tim juga masuk ke Lapas untuk melayani warga binaan yang belum memiliki KTP.
“Hampir ratusan warga yang sudah terlayani dokumen kependudukannya,” kata Jabal Nur.
1.300 Aparat Desa NIK-nya Sempat Tak Terkoneksi BPJS
Disdukcapil Konawe juga menemukan fakta mengejutkan. Masih ada sekitar 1.300 aparat desa yang Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya belum terkoneksi dengan sistem BPJS. Akibatnya, mereka tidak bisa mengakses jaminan kesehatan secara optimal.
Jabal Nur memastikan masalah itu telah diselesaikan melalui kerja kolaborasi dengan BPJS. “Kemarin kerja kolaborasi bersama BPJS, kita memunculkan data. Selesai cuma dalam jangka lima hari. Data sudah terkoneksi,” tegasnya.
Sistem Data Terkoneksi Langsung ke Kementerian Setiap Jam 4 Sore
Sistem pembaruan data penduduk di Disdukcapil Konawe berjalan cepat. Laporan masuk setiap hari dan langsung terkoneksi dengan kementerian. “Setiap jam 4 sudah masuk laporan, dan langsung terkoneksi dengan kementerian,” ujarnya.
Target Berikutnya: Pemilih Pemula di SMA
Ke depan, program jemput bola akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah menengah atas (SMA). Targetnya adalah para pemilih pemula yang berusia 16 tahun lebih 6 bulan. Mereka akan direkam data KTP-nya sehingga saat genap 17 tahun, dokumen sudah siap.
“Setelah lebaran Idul Adha ini, sekolah SMA kita kunjungi. Penduduk yang wajib ber KTP seperti remaja dan anak-anak muda yang juga menjadi sasaran pelayanan kita. Yang 16 tahun lewat 6 bulan supaya bisa miliki KTP,” pungkas Jabal Nur.
