KENDARI — Polda Sulawesi Tenggara resmi menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Keuangan untuk tahun anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Kendari ini menjadi momentum bagi jajaran kepolisian untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran.
Rakernis ini bertujuan mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel di lingkungan Polda Sultra. Seluruh peserta yang terdiri dari pejabat dan staf fungsi keuangan diinstruksikan untuk memahami regulasi terbaru serta menerapkannya secara disiplin.
Apa Target Utama Rakernis Fungsi Keuangan 2026?
Target utama dari rapat ini adalah memastikan tidak ada celah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran. Setiap satuan kerja diwajibkan untuk menyusun perencanaan keuangan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain itu, Rakernis juga menyoroti pentingnya percepatan penyerapan anggaran tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Hal ini dinilai krusial agar program-program kepolisian berjalan efektif dan tepat waktu.
Mengapa Tata Kelola Keuangan Polri Penting?
Tata kelola keuangan yang baik menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik. Dengan pengelolaan yang transparan, masyarakat dapat mengawasi penggunaan anggaran yang berasal dari pajak dan APBN.
Polda Sultra berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan. Pelatihan dan bimbingan teknis akan diberikan secara berkala kepada para bendahara dan pengelola anggaran.
Bagaimana Dampaknya bagi Pelayanan Publik?
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih rapi, diharapkan pelayanan kepolisian kepada masyarakat juga ikut meningkat. Anggaran yang tepat sasaran akan mendukung operasional, pengadaan sarana prasarana, hingga program-program preventif.
Rakernis ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap realisasi anggaran tahun sebelumnya. Berbagai kendala dan hambatan di lapangan dibahas untuk dicarikan solusi bersama.
Langkah Konkret yang Akan Diterapkan
Beberapa langkah konkret yang akan diterapkan antara lain digitalisasi sistem pelaporan keuangan dan pengawasan ketat melalui audit internal. Seluruh transaksi keuangan akan dicatat secara real-time untuk meminimalisir kesalahan.
Polda Sultra juga akan memperketat mekanisme pertanggungjawaban setiap kegiatan. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki bukti dan dasar hukum yang jelas.
Dengan digelarnya Rakernis ini, Polda Sultra optimistis mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih dan profesional. Hal ini sejalan dengan program nasional Polri menuju tata kelola pemerintahan yang baik.
