SULAWESI TENGGARA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesejahteraan rakyat tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus terwujud dalam kenaikan penghasilan riil dan daya beli keluarga. Penegasan itu disampaikan Prabowo saat berpidato di Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10).
Prabowo menilai ukuran kesejahteraan yang sesungguhnya bukan retorika di atas panggung, melainkan angka penghasilan yang diterima rakyat setiap bulan. Menurutnya, keberhasilan kebijakan ekonomi harus dibuktikan lewat kemampuan keluarga membeli kebutuhan sehari-hari.
"Garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan," ujar Prabowo dalam forum yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah tersebut.
Daya Beli sebagai Tolok Ukur Keberhasilan Ekonomi
Ketua Umum Partai Gerindra itu menjabarkan definisi kesejahteraan yang dipegang pemerintahannya. Fokusnya bukan pertumbuhan angka semata, tetapi dampak langsung yang dirasakan rumah tangga.
"Arti sesungguhnya kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata," kata Prabowo.
Pernyataan tersebut menempatkan konsumsi rumah tangga sebagai ujung tombak pembangunan. Bagi pelaku usaha, sinyal ini relevan karena daya beli masyarakat menentukan permintaan terhadap barang dan jasa di pasar domestik.
Pemerintah Pusat dan Daerah Diminta Jaga Kekayaan Dalam Negeri
Prabowo menyebut pemerintahannya sedang memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tersebut melalui penguasaan dan penjagaan kekayaan dalam negeri. Menurutnya, pemerintah pusat hingga daerah harus berada di garis depan menjaga aset negara.
"Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita," ujar Prabowo.
Pernyataan itu sejalan dengan arah kebijakan hilirisasi dan penguatan penerimaan negara dari sektor sumber daya alam. Bagi investor, arah ini memberi gambaran bahwa pemerintah akan terus mendorong pengelolaan SDA yang berorientasi pada penerimaan negara dan lapangan kerja.
Mengapa Forum TPAKD Jadi Panggung Penegasan
Rakornas TPAKD mempertemukan pemangku kepentingan keuangan daerah, termasuk Otoritas Jasa Keuangan dan pemerintah daerah. Forum ini fokus pada perluasan akses keuangan masyarakat, terutama di daerah yang masih rendah tingkat inklusi keuangannya.
Dalam konteks itu, pesan Prabowo menyambung agenda perluasan akses keuangan dengan tujuan akhir kesejahteraan. Akses terhadap layanan keuangan dinilai menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan, bukan sekadar kepemilikan rekening.
Pemerintah daerah memegang peran kunci karena merekalah yang bersinggungan langsung dengan pelaku usaha mikro dan rumah tangga sasaran. Tanpa eksekusi di tingkat daerah, target peningkatan daya beli berisiko berhenti sebagai dokumen perencanaan.
Apa Artinya bagi Pelaku Bisnis dan Investor
Penegasan Prabowo memberi sinyal bahwa prioritas kebijakan ekonomi ke depan akan diukur dari dampaknya terhadap konsumsi masyarakat. Sektor yang bergantung pada belanja rumah tangga, seperti ritel, barang konsumsi, dan jasa keuangan, berpeluang menjadi penerima manfaat bila daya beli benar-benar naik.
Namun, pernyataan ini belum disertai rincian program atau target angka dalam bahan pidato. Pelaku pasar masih menunggu langkah konkret, mulai dari insentif fiskal hingga program pendampingan usaha mikro, yang akan menentukan seberapa cepat daya beli bergerak.
Bagi pelaku usaha, arah ini menuntut kejelian membaca perubahan pola konsumsi di daerah. Perluasan akses keuangan yang berjalan bersamaan dengan penguatan pendapatan masyarakat dapat membuka pasar baru di wilayah yang sebelumnya belum terlayani.
